GELORA.ME - Mantan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dianggap sebagai orang Jokowi dan sempat mengolok-olok Prabowo ketika Pemilu 2019 dan 2014 silam.
Namun, muncul pertanyaan publik mengapa Luhut masih dipakai di pemerintahan Prabowo saat ini.
Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenarko menuturkan bahwa jawaban atas pertanyaan tersebut hanya Prabowo Subianto yang bisa menjawab.
Namun, pihaknya memiliki analisis bahwa selama ini Luhut memiliki kartu kunci yang tidak berani ditampik Prabowo.
“Kalau menurut saya ini adalah inilah kelemahan pribadi kelemahan leadershipnya Prabowo atau atas ada sesuatu masalah pribadi Prabowo yang diketahui Luhut yang jadikan kartu truf sehingga Prabowo enggak berani,” kata Soenarko dikutip dalam akun Youtube Refly Harun bertema Blak-blakan Bange! X-Danjen Kopassus Soenarko : Luhut Pembohong & Penjilat! Ada Masalah Apa?! pada Selasa, 13 Mei 2025.
Menurutnya, Prabowo belum cukup gahar dalam menjalani pemerintahan. Pasalnya, masih mau diatur oleh Jokowi.
“Saya pernah katakan Prabowo itu baik sebagai manusia tapi sebagai pemimpin lemah. Sekarang dia udah presiden mau diatur-atur sama bekas presiden,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Soenarko, Prabowo seolah lemah dari segi kepemimpinan, lantaran ada kelompok Jokowi Cs yang memegang kartu trufnya yang siap dipublikasikan dan membahayakan dirinya.
“Jadi di samping dia lemah Mungkin dia juga ada satu kelemahan yang dipegang oleh kelompok-kelompok lain ya kelompok Jokowi CS yang di dalamnya ada Luhut,” ujarnya.
“Masalahnya apa, wah mungkin kita harus rembug dengan banyak orang tapi terlihatlah banyak hal yang sehingga membuat Prabowo tersandera,” tutupnya.
👇👇
GELORA.ME - Mayjen (Purn) Soenarko, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) mengkritik keras Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dengan sebutan pembohong dan penjilat.
Soenarko mengatakan, “Luhut itu pembohong dan penjilat. Dan pembohongnya Luhut kurang lebih sama dengan Joko Widodo (Jokowi),” kata Soenarko di Santana TV beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut, Soenarko menyoroti pernyataan Luhut terkait pandemi Covid-19.
Ia mengungkapkan bahwa Luhut pernah menyatakan perusahaannya tidak terlibat dalam pengadaan alat kesehatan.
“Luhut berkata seperti itu sudah berkali-kali, seperti saat Covid-19 di mana ia mengatakan perusahaannya tidak terlibat dalam alat-alat kesehatan, ternyata ditemukan fakta perusahaan terlibat pengadaan alkes,” tegas Soenarko.
Selain itu, ia juga menyinggung pernyataan Luhut yang mengklaim memiliki big data yang menunjukkan bahwa rakyat Indonesia menginginkan Presiden Jokowi untuk menjabat tiga periode.
“Luhut pernah mengatakan bahwa Jokowi kalau jadi tentara itu Kopassus. Ini namanya menjilat,” tambahnya.
Pernyataan tersebut sontak memicu reaksi beragam dari masyarakat.
Beberapa pihak menilai kritik Soenarko sebagai bentuk keberanian seorang purnawirawan dalam menyuarakan ketidakpuasan terhadap elite politik.
Namun, ada juga yang menganggap pernyataan ini cenderung subjektif dan tidak berdasar.
Pengamat politik menilai, ucapan Soenarko mencerminkan keresahan sebagian kalangan militer terhadap dinamika politik nasional saat ini.
Meskipun demikian, mereka juga memperingatkan agar kritik tidak berubah menjadi ujaran kebencian yang justru kontraproduktif.
Hingga saat ini, baik Luhut Binsar Pandjaitan maupun Jokowi belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan Soenarko.
Publik masih menunggu respons langsung dari pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan kontroversial tersebut.
Pernyataan keras mantan Danjen Kopassus Soenarko terhadap Luhut Binsar Pandjaitan membuka ruang diskusi baru terkait peran elite politik dalam pemerintahan.
Apakah akan ada klarifikasi dari Luhut atau Jokowi?
Artikel Terkait
Menkeu Purbaya Dibilang Ceplas-ceplos, Benarkah Misbakhun Takut?
Jokowi-Prabowo Bertemu, Ini 5 Fakta di Balik Pertemuan yang Bikin Penasaran!
Hotman Paris Dibantah! JPU Tegaskan Ada Kerugian Negara dalam Korupsi Laptop Chromebook
Prabowo Dibela Gerindra Pasca Sindiran Anies: Presiden Harus Rangkul Semua Pihak