GELORA.ME -Pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, merupakan hal yang wajar.
Sebab IKN hanya ambisi pribadi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu setidaknya dapat dilihat dari survei beberapa Waktu lalu di mana mayoritas rakyat tidak setuju dengan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Demikian disampaikan Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada RMOL, Senin 10 Februari 2025.
“Joko Widodo seperti raja menetapkan sendiri lokasi IKN. Padahal hasil survei saat itu lebih banyak rakyat Indonesia yang tidak menginginkan ibu kota negara pindah. Jadi, IKN itu hanya ambisi Jokowi,” kata Jamiluddin.
Di sisi lain, Jamiluddin berpandangan bahwa Presiden Prabowo memiliki sejumlah program prioritas yang mana jika melihat kondisi keuangan negara mengharuskan reforcussing anggaran.
Artikel Terkait
Kritik Didik Rachbini ke Wamen Stella: Solusi Atasi Ketidakadilan Kuota PTN vs PTS
Polisi Persilakan Roy Suryo Ajukan Praperadilan Kasus Ijazah Jokowi: Update Lengkap
Presiden Prabowo Tinjau Perbaikan Jalan Lembah Anai Sumbar, Pastikan Akses Vital Pulih
Kritik untuk Gibran: Wapres Dinilai Harus Beri Dukungan Nyata ke Prabowo, Bukan Cuma Pidato