IKN Ambisi Pribadi Jokowi, Wajar Berpotensi Mangkrak!

GELORA.ME -Pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, merupakan hal yang wajar. 

Sebab IKN hanya ambisi pribadi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

Hal itu setidaknya dapat dilihat dari survei beberapa Waktu lalu di mana mayoritas rakyat tidak setuju dengan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.  

Demikian disampaikan Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada RMOL, Senin 10 Februari 2025. 

“Joko Widodo seperti raja menetapkan sendiri lokasi IKN. Padahal hasil survei saat itu lebih banyak rakyat Indonesia yang tidak menginginkan ibu kota negara pindah. Jadi, IKN itu hanya ambisi Jokowi,” kata Jamiluddin. 

Di sisi lain, Jamiluddin berpandangan bahwa Presiden Prabowo memiliki sejumlah program prioritas yang mana jika melihat kondisi keuangan negara mengharuskan reforcussing anggaran. 

Sehingga, IKN yang bukan program unggulan Prabowo tentu akan ditinggalkan.

“Karena itu, wajar saat ia (Joowi) tidak berkuasa lagi, IKN berpeluang mangkrak,” kata Jamiluddin. 

Lagipula, menurut Jamiluddin, keputusan Presiden Prabowo itu lebih baik, daripada IKN terus dipaksakan sementara banyak rakyat yang tidak menghendakinya. 

“Prabowo sudah semestinya berpihak kemauan rakyat daripada mewujudkan ambisi Jokowi. Itu pun kalau Prabowo masih merasa memimpin di negara demokrasi,” pungkasnya. 

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pada Kamis, 6 Februari 2025, mengungkapkan pihaknya masih belum merealisasikan atau membelanjakan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk tahun 2025.

Tindakannya itu menyusul adanya efisiensi anggaran Kementerian PU yang mencapai Rp81,38 triliun, dan hanya menyisakan anggaran pada tahun ini sebesar Rp29,57 triliun saja.

“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kan tadi saya bilang, anggaran kita diblokir semua, (jadi belum bisa) tanya progres,” kata Menteri Dody saat ditemui usai Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat (Raker/RDP) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta

Sumber: RMOL