GELORA.ME -Pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, merupakan hal yang wajar.
Sebab IKN hanya ambisi pribadi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu setidaknya dapat dilihat dari survei beberapa Waktu lalu di mana mayoritas rakyat tidak setuju dengan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Demikian disampaikan Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada RMOL, Senin 10 Februari 2025.
“Joko Widodo seperti raja menetapkan sendiri lokasi IKN. Padahal hasil survei saat itu lebih banyak rakyat Indonesia yang tidak menginginkan ibu kota negara pindah. Jadi, IKN itu hanya ambisi Jokowi,” kata Jamiluddin.
Di sisi lain, Jamiluddin berpandangan bahwa Presiden Prabowo memiliki sejumlah program prioritas yang mana jika melihat kondisi keuangan negara mengharuskan reforcussing anggaran.
Artikel Terkait
RTM Salah Sebut Prabowo sebagai Jokowi di KTT ASEAN, Disebut Ceroboh
Roy Suryo Kritik Gibran: Acara Mancing di Hari Sumpah Pemuda Dinilai Tak Pantas
MKD DPR Tolak Pengunduran Diri Rahayu Saraswati, Dituding Cari Muka ke Prabowo
KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Whoosh, Libatkan Mantan Pejakat