"Sebab memang persidangan dan proses itu haruslah dihormati oleh semua orang yang berperkara," tuturnya.
Oleh karena itu, pemotongan vonis terhadap tindakan Djoko yang merugikan negara hingga Rp510 miliar bukan keputusan yang subjektif.
"Lagi pula, unsur perilaku baik memang akan menjadi penilaian subjektif dari para hakim, jadi tak perlu menjadi alasan yang mesti diatur untuk pengurangan hukuman apalagi jika terhadap perilaku koruptor," demikian Efriza menambahkan.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Partai Demokrat Bantah Keras SBY Dalang Isu Ijazah Palsu Jokowi
KPK Didesak Usut Gatot Nurmantyo, Dugaan Korupsi Cetak Sawah Rugikan Negara Triliunan
Roy Suryo Soroti Lirik Sindiran Slank Republik Fufufafa ke Sosok Gibran
Partai Demokrat Absen dari Pertemuan Koalisi Prabowo, Apa Dampaknya?