GELORA.ME -Skandal demurrage impor beras sebesar Rp 294,5 miliar adalah masalah hajat rakyat. Demurrage ditengarai terjadi karena perencanaan impor beras yang tidak matang.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto misalnya, dia menyoroti data manipulatif kebijakan impor beras dari pemerintah di tengah mencuatnya skandal demurrage Rp 294,5 miliar.
Hasto membeberkan bahwa pemerintah telah memanipulasi data stok beras yang diklaim aman, tetapi pada tahun 2024 ini Indonesia harus melakukan impor sebanyak enam juta ton.
"Kami selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif," ujar Hasto dalam keterangannya, Senin (5/8).
Hasto menekankan, berbagai kebijakan termasuk impor beras harus dapat dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat.
Artikel Terkait
Kedekatan Sarjan dengan Gibran Diduga Kunci Proyek Suap Bekasi, KPK Diminta Usut Tuntas
Pratikno Temui Jokowi di Solo, Diduga Bahas Isu Ijazah UGM: Analisis & Fakta Terbaru
Pemberantasan Korupsi di Indonesia Hanya Simbolik? Pengamat Kritik Basis Politik Kekuasaan
Firman Tendry Kritik Pemberantasan Korupsi: Negara Produksi Hukum Koruptif, Janji Antartika Hanya Gimmick?