Karena itu, dia menyebut Firli patut diduga melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam UU tersebut, dokumen yang masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan tidak boleh dibuka.
Dia juga menyebut Firli diduga melakukan obstruction of justice. Sebab, dalam dokumen rahasia itu terdapat nama-nama yang belum dipublikasikan. Saat nama-nama tersebut bocor, itu bisa mengganggu proses penyidikan yang sedang berlangsung. ”Lalu pelanggaran ketiga jelas, kode etik,” terangnya.
Rencananya, MAKI akan melaporkan Firli Jumat (22/12) depan. Dia mengatakan, pihaknya dipanggil sebagai saksi oleh Dewas KPK. Saat itulah dia akan sekalian melaporkan pelanggaran kode etik oleh Firli. ”Seharusnya, Firli itu fokus ke barang bukti kasus pemerasan, bukan membawa-bawa kasus lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, tim kuasa hukum Firli belum bisa dikonfirmasi mengenai tudingan MAKI. Tadi malam sekitar pukul 21.00, Jawa Pos mencoba menghubungi kuasa hukum Firli melalui telepon, namun tidak ada tanggapan. Pesan singkat yang dikirim melalui WhatsApp juga tidak masuk.
Sumber: jawapos
Artikel Terkait
Wakil Wali Kota Bandung Erwin Bantah OTT Kejaksaan: Ini Faktanya
MKD DPR Tolak Pengunduran Diri Rahayu Saraswati, Tetap Jadi Anggota Dewan
Wakil Wali Kota Bandung Erwin Ditangkap Kejari: Ini Fakta dan Kronologi Lengkapnya
Misteri Gibran Absen di Pemusnahan Narkoba 214 Ton, Warganet Heboh: Lagi Mancing?