"Kalau demokrasi dilakukan, rakyat lah yang jadi raja. Anggota DPR bisa di recall, sekarang tidak bisa kan. Itu indikator bahwa tidak ada demokrasi," tegasnya.
"Yang ada andai kata ada parpol itu bukan partainya rakyat, itu partainya ketum partai, karena mereka yang berkuasa mutlak dimana-mana," lanjutnya.
Ia pun mencontohkan bagaimana seorang Kaesang Pangarep yang tanpa melewati mekanisme yang seharusnya, tiba-tiba menjadi ketum parpol.
Terpilihnya Kaesang menjadi ketua umum parpol menunjukkan jika saat ini sudah tidak ada lagi prinsip dan nilai-nilai demokrasi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Nah perusakan tatanan demokrasi itu berjalan terus dan yang merusak adalah kebetulan presiden kita sendiri, Jokowi," tandas Indro.
Sumber: inilah
Artikel Terkait
Kasus Korupsi Kemnaker Rp201 Miliar: Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Jadi Tersangka
KPK OTT di Banten: 5 Orang Ditangkap, Termasuk Oknum Jaksa Diduga Terlibat Pemerasan
KPK Ungkap Aliran Dana Non-Bujeter BJB ke Ridwan Kamil: Fakta & Perkembangan Kasus
Adimas Resbob Ditahan, Ancaman Hukuman 10 Tahun Penjara untuk Ujaran Kebencian Suku Sunda