"Sederhana, mau jadi bupati perlu nyewa partai yang ongkosnya Rp20-60 miliar. Mau jadi gubernur perlu nyewa partai biayanya Rp100-300 miliar. Mau jadi presiden, sewa partai perlu Rp1,5 triliun," tutur Rizal.
"Inilah yang disebut sebagai akibat dari sistem threshold atau ambang batas. Sistem ini sebetulnya sangat manipulatif," imbuhnya.
Bahkan Rizal mengklaim praktik ini sebagai bentuk kriminal dalam sistem demokrasi. Mirisnya, PT malah dilegalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
"Kebanyakan calon ini tidak punya uang. Oleh karenanya perlu bandar atau cukong yang membayar sewa kepada partai-partai, menyewa perusahaan polling untuk menaikkan nama kandidat, perusahaan survei, dan sebagainya. Jadi begitu calon itu terpilih, pengaruh daripada cukong-cukong sangat kuat," ungkap Rizal.
Karena itulah, menurut Rizal, tidak heran bila pemerintah malah lebih sering mengutamakan investor serta kepentingan ekonomi ketimbang kehidupan dan kesejahteraan rakyat.
Sumber: suara
Artikel Terkait
Ekonom Tantang Menkeu Purbaya Turunkan PPN & Cukai: Solusi Atasi Daya Beli atau Bencana Negara Zombie?
KPK Didorong Periksa Jokowi & Luhut, Ini Fakta Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Whoosh
Purbaya Yudhi Sadewa: Analisis Kinerja Menkeu dan Peringatan Hensat Soal Harapan Kaya Raya
Sidak Aqua Subang: Fakta Mengejutkan Sumber Air & Kritik Pedas soal Gagalnya Negara