GELORA.ME - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Sri Mulyono menilai, permintaan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana agar Presiden Joko Widodo dimakzulkan tidak mendasar.
Bahkan, Mulyono menyebut, permintaan Denny itu hanya didasari oleh analisis yang dipaksakan.
"Denny seperti pendekar mabuk yang nabrak sana nabrak sini dan tanpa panduan disiplin bernegara dan berkonstitusi," kata Mulyono, Kamis (8/6/2023).
Dia menilai, Denny seharusnya mengirim surat kepada Partai Demokrat yang disebut pernah mengusungnya di Pilkada Kalimantan Selatan dan punya hubungan khusus dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Yakinkan saja Partai Demokrat soal pemakzulan ini dan biarkan Partai Demokrat yang menyatakan sikapnya di DPR," ujar Mulyono.
"Berpolitiklah dengan sikap yang terbuka dan ksatria. Jangan hanya plintat-plintut untuk bikin keruh dan testing the water saja," tambah dia.
Artikel Terkait
Pembangunan Infrastruktur Jokowi: Masif Tapi Belum Merata, Ini Kritik Dosen FISIP UI
Reshuffle Kabinet Prabowo 2024: Juda Agung Wamenkeu, Sugiono Menko, dan Isu Pergantian Menkomdigi
Ahok di Sidang Korupsi Pertamina: Dorong Periksa Erick Thohir dan Jokowi untuk Ungkap Tuntas
Kritik Sejarawan JJ Rizal: Menteri Muda Era Revolusi vs Sekarang, Mana yang Lebih Matang?