GELORA.ME - Partai Demokrat sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terkait dengan keputusannya yang masih tertunda dalam mendeklarasikan calon wakil presiden (bacawapres).
Evaluasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kemenangan bersama dalam kontestasi politik yang akan datang.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menegaskan bahwa evaluasi tersebut tidak berarti mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan, yang sebelumnya telah diusung oleh partai tersebut.
Kamhar menyatakan, "Tidak. Ini menjadi evaluasi menyeluruh untuk pemenangan bersama," kepada wartawan, Selasa (6/6/2023).
Hinca Pandjaitan, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, juga menegaskan bahwa hingga saat ini partainya masih mendukung Anies Baswedan.
Ketika ditanya tentang kemungkinan Partai Demokrat menarik dukungan, mengingat ancaman evaluasi terhadap Anies, Hinca menjawab, "Per hari ini kan kita masih sampaikan bahwa sebutkan, deklarasikan lah, supaya sama-sama naik elektabilitasnya. kita tunggu saja,".
Pernyataan evaluasi ini pertama kali disampaikan oleh Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief.
Hinca menegaskan bahwa tidak ada yang salah dengan pernyataan tersebut. Menurutnya, Anies akan memiliki keuntungan elektoral yang lebih baik jika sudah menetapkan pendamping, sesuai dengan yang disampaikan oleh Andi.
"Jadi tanggapan Bung Andi Arief tentang karena elektabilitas itu sehingga kami minta dia segera umumkan," ujar Hinca.
Andi menekankan pentingnya deklarasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, dan menyatakan bahwa Partai Demokrat berencana untuk melakukan evaluasi jika Anies Baswedan tidak melakukan deklarasi hingga Juni ini.
"Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi," kata Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief.
Sumber: suara
Artikel Terkait
IRONI! Gegara Sang Ayah Dukung Pemakzulan Gibran, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo Putra Try Sutrisno Kini Dimutasi
Ini 10 Menteri dengan Kinerja Terbaik, Abdul Muti Peringkat Pertama
Anggota DPR Kritik Dedi Mulyadi: Tak Semua Problem Harus Diselesaikan Tentara!
Jokowi Tolak Tuntutan Tampilkan Ijazah, Salah Satunya Karena Hak Asasi Manusia: Urusan Pribadi Tidak Boleh Dipaksa!