GELORA.ME -Presiden Joko Widodo dianggap kurang memahami sistem pemerintahan yang baik, menyusul pernyataan bakal ikut cawe-cawe dalam Pemilu 2024 dengan alasan demi melanjutkan programnya.
Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun mengatakan, Jokowi salah karena masih menggunakan jalan pikiran pemerintahan era Soeharto. Di mana saat itu presiden dipilih oleh MPR, dan dalam menjalankan pemerintahannya dipandu oleh Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dibuat MPR, sehingga ada rencana pembangunan lima tahunan dan jangka panjang 25 tahunan.
"Karena presiden saat itu masa periodenya tidak dibatasi, sehingga jalannya negara bisa dibayangkan 25 tahunan oleh satu visi pemerintahan saja. Nah saat ini, itu sudah tidak berlaku sejak UUD 1945 telah diamandemen. Saat ini menggunakan sistem presidensial murni, presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka jalannya pemerintahan selama lima tahun itu otoritas presiden yang terpilih," ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (31/5).
Artikel Terkait
Firman Tendry Kritik Pemberantasan Korupsi: Negara Produksi Hukum Koruptif, Janji Antartika Hanya Gimmick?
OTT KPK Terhadap Oknum Jaksa: Analisis Pakar, Sinergi Lembaga, dan Daftar Kasus Terbaru
Kritik Dino Patti Djalal ke Menlu Sugiono: Analisis Motif & Capaian Diplomasi Indonesia
Survei Kepuasan Publik: Program MBG Jadi Wajah Utama Pemerintahan Prabowo