MBG: Mesin Gizi atau Mesin Uang? Analisis Lengkap Program Makan Bergizi Gratis

Jika dikelola dengan benar, MBG dapat menciptakan efek pengganda ekonomi, membuka lapangan kerja, dan mendorong pemerataan. Setiap porsi makanan di sekolah seharusnya menjadi hasil kerja ekonomi lokal.

Tantangan Tata Kelola dan Peran Strategis Teknologi

Potensi besar itu tidak akan terwujud tanpa tata kelola yang cermat. Negara harus menghindari distorsi pasar, seperti ketergantungan produsen kecil pada satu pembeli besar. MBG harus dirancang sebagai penggerak ekosistem, bukan penguasa pasar.

Teknologi berperan strategis sebagai alat untuk:

• Memetakan kebutuhan gizi berbasis wilayah.
• Mengelola rantai pasok pangan lokal.
• Memantau distribusi dan kualitas makanan.
• Mengevaluasi dampak program secara berkelanjutan.

Namun, teknologi tanpa tata kelola yang kuat, SDM berintegritas, dan pengawasan publik hanya akan menjadi alat pembenaran sistem yang tidak adil.

Prioritas untuk Daerah 3T dan Komunikasi yang Transparan

Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) harus menjadi prioritas utama. Di sana, MBG adalah simbol kehadiran negara yang harus diwujudkan dengan fasilitas layak, guru sejahtera, dan sistem pendukung pendidikan yang kuat.

Keberhasilan MBG juga ditentukan oleh narasi dan transparansi. Program ini perlu dikomunikasikan sebagai strategi pembangunan manusia jangka panjang, bukan sekadar bantuan konsumtif. Publik harus yakin bahwa SPPG dan sistem pendukung hanyalah alat, bukan tujuan.

Kesimpulan: Mengarahkan Tiga Mesin Menuju Satu Tujuan

Pertanyaan "MBG: mesin gizi, mesin ekonomi, atau mesin uang?" adalah pertanyaan untuk diarahkan, bukan dipertentangkan. MBG berpotensi menjadi:

1. Mesin Gizi yang memperbaiki kesehatan anak.
2. Mesin Ekonomi yang menggerakkan ekonomi riil lokal.
3. Mesin Sistem yang membangun tata kelola transparan berbasis teknologi.

Dengan keberpihakan pada sekolah, ekonomi lokal, dan tata kelola yang sehat, MBG dapat menjadi investasi masa depan bangsa yang melampaui sekadar proyek besar hari ini.

Penulis adalah Ketua Bidang Kebijakan Nasional IA-ITB dan Mahasiswa Magister Medkom Komunikasi Krisis UP.

Depok, 22 Januari 2026.