Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono: 4 Poin yang Berisiko Beri Nilai Merah untuk Diplomasi Indonesia

Diplomat senior Indonesia, Dino Patti Djalal, melontarkan kritik terbuka dan tajam terhadap kinerja Menteri Luar Negeri, Sugiono. Melalui video di akun Instagram pribadinya, @dinopattidjalal, pada Minggu (21/12), Dino menyampaikan empat pesan strategis yang ia nilai sangat menentukan masa depan politik luar negeri Indonesia.

Dino, yang menyebut diri sebagai sesepuh Kemlu dengan pengalaman 40 tahun di dunia diplomasi, memperingatkan bahwa tanpa perbaikan serius, kinerja Menlu Sugiono berisiko dicatat sejarah dengan nilai merah. Ia mengaku terpaksa menggunakan media sosial karena seluruh jalur komunikasi langsung dengan menteri disebut telah terblokir selama berbulan-bulan.

4 Poin Kritik Utama Dino Patti Djalal terhadap Menlu Sugiono

1. Lemahnya Kepemimpinan dan Fokus di Internal Kementerian Luar Negeri

Kritik pertama menyoroti gaya kepemimpinan Sugiono di internal Kemlu. Dino berpendapat, seorang menteri luar negeri idealnya mencurahkan waktu penuh atau minimal 50-80% untuk memimpin kementerian. Ia mengibaratkan Kemlu sebagai "mobil Ferrari" yang diisi diplomat bertalenta, tetapi tidak akan optimal tanpa pengemudi yang fokus.

Dino menilai banyak Perwakilan RI di luar negeri (KBRI) tidak mendapat arahan jelas dari pusat. Rapat koordinasi para duta besar tertunda hampir setahun, dan kinerja diplomat terhambat anggaran yang dipangkas. Situasi ini memicu demoralisasi, di mana inisiatif diplomat tidak direspons pimpinan. Banyak duta besar juga dikabarkan kesulitan menemui Menlu saat pulang ke Indonesia, berisiko menghilangkan peluang diplomasi.

2. Minimnya Komunikasi Politik Luar Negeri ke Publik

Kritik kedua berkaitan dengan komunikasi politik luar negeri kepada masyarakat. Dino mengingatkan ajaran mantan Menlu Ali Alatas bahwa diplomasi dimulai dari rumah, sehingga setiap langkah perlu dijelaskan ke publik. Ia membandingkan dengan Menteri Keuangan Purbaya yang dinilai sukses membangun kepercayaan via komunikasi intensif.

Sebaliknya, Dino mencatat Menlu Sugiono dalam setahun terakhir belum pernah menyampaikan pidato kebijakan substansial, baik di dalam maupun luar negeri, serta tidak memberi wawancara khusus ke media. Pola komunikasi yang banyak melalui Instagram dengan foto dan video tanpa penjelasan mendalam dinilai berisiko menjadikan Sugiono sebagai "silent minister" yang jauh dari publik.

3. Hubungan yang Tidak Komunikatif dengan Pemangku Kepentingan

Kritik ketiga menyangkut relasi Menlu Sugiono dengan para pemangku kepentingan hubungan internasional. Dino menilai menteri saat ini terkesan jauh, tidak responsif, dan sulit diakses. Ia mengingatkan prinsip "never burn your bridges" yang dipegang menteri-menteri sebelumnya.

Dino mencontohkan Conference on Indonesia Foreign Policy, konferensi terbesar yang dihadiri ribuan pemuda. Seluruh upaya komunikasi dan permohonan pertemuannya dengan Menlu untuk acara tersebut disebut tidak pernah direspons selama berbulan-bulan.

4. Kurangnya Keterbukaan untuk Kerja Sama dengan Akar Rumput

Kritik keempat menyoroti sikap Menlu terhadap kerja sama dengan organisasi masyarakat di bidang hubungan internasional. Dino menegaskan, membantu Presiden Prabowo tidak harus berarti memunggungi rakyat, karena keduanya bisa saling menguatkan.

Ia melihat kontradiksi antara seruan kerja sama di forum internasional dengan praktik di dalam negeri yang dinilai masih sulit diajak kolaborasi. Gotong royong antara pemerintah dan organisasi masyarakat, menurutnya, adalah kunci keberhasilan diplomasi.

Peringatan untuk Masa Depan Diplomasi Indonesia

Di akhir pernyataannya, Dino menegaskan keempat kritik ini adalah peringatan, bukan untuk menjatuhkan. Ia menyatakan jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, Sugiono berpeluang dicatat sebagai Menlu yang cemerlang. Namun, jika diabaikan, Kementerian Luar Negeri berisiko meredup dan diplomasi Indonesia bisa mengalami kemunduran serius.

Kritik terbuka dari figur senior seperti Dino Patti Djalal ini menyoroti tantangan kepemimpinan dan strategi komunikasi di Kementerian Luar Negeri, yang dampaknya dapat mempengaruhi posisi Indonesia di kancah global.