"Bandara IMIP itu negara dalam negara. Segera saja tutup, dan semua pihak yang terlibat, Jokowi, Luhut, Menhub wajib diperiksa, termasuk perusahaan yang membangunnya," tegasnya.
Desakan Pertanggungjawaban hingga Ancaman Kedaulatan
Lebih jauh, Muslim Arbi menilai Presiden ke-7 Joko Widodo, Luhut Binsar Pandjaitan, beserta pihak terkait lainnya harus bertanggung jawab atas situasi yang ia sebut sebagai pembiaran terhadap hadirnya “negara dalam negara”.
“Indonesia bukan bagian dari China. Perjanjian dagang dalam bentuk apa pun jangan sampai membuat negeri ini tunduk pada kepentingan China dan mengorbankan kedaulatan nasional,” katanya.
Seruan kepada Seluruh Institusi Negara
Muslim Arbi juga menyerukan seluruh institusi negara—mulai dari presiden, TNI, Polri, DPR, hingga BIN—untuk tidak membiarkan potensi ancaman terhadap kedaulatan bangsa ini.
“Jangan sampai perlahan negeri ini mengalami Chinaisasi,” tutupnya.
Artikel Terkait
Prabowo Sindir Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Pergi Umroh Saat Banjir, Disebut Desersi
Menko Zulkifli Hasan Tanggapi Tudingan Penyebab Bencana di Sumatera: Saya Maafkan
Laporan Strategi AS 4 Desember Picu Kemarahan Eropa: Analisis Keretakan Aliansi Transatlantik
Kasus Penipuan Wedding Organizer Ayu Puspita: Bos WO Ditangkap Polisi Usai Tipu Puluhan Pasangan