Siapa Mayjen TNI Achmad Adipati? Profil, Peran di IKN, dan Keterkaitan Sengketa Lahan Tanjung Bunga

Namun, Adipati menegaskan bahwa kehadirannya di lokasi bukan untuk eksekusi atau intervensi. Ia menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada unsur TNI yang terlibat aktif dalam proses hukum maupun di lapangan terkait sengketa tersebut.

"Saya datang untuk reuni mantan anggota Danintel Makassar. Baju yang saya gunakan sama kan karena memang hari yang sama dan tempatnya berdekatan," ujar Adipati dalam keterangannya. Ia menambahkan bahwa kedatangannya ke Makassar juga untuk menghadiri lepas sambut Kapolda Sulawesi Selatan.

"Rapat koordinasi dalam rangka Reuni Danintel Makassar itu tanggal 14-15 November, kebetulan tempat acaranya di sekitar situ. Saya tidak berada di TKP, tapi di luar TKP, yaitu di Kompleks Perumahan Waterfront. Kehadiran saya di Makassar juga diketahui Pangdam dan Kasdam. Jadi enggak ada sangkut pautnya dengan sengketa tersebut," imbuhnya.

Jejak Karier dan Pengalaman Internasional

Selain karier nasionalnya yang gemilang, Mayjen Achmad Adipati juga memiliki segudang pengalaman internasional. Ia pernah dipercaya sebagai Komandan Kontingen Garuda dalam misi UNIFIL di Lebanon. Selain itu, ia juga telah mengikuti berbagai pelatihan bergengsi, seperti Combined Defence Intelligence Research Course di Australia dan Command and Staff Operations Law Course di Inggris.

Pengalaman internasional ini membentuknya menjadi seorang perwira yang tidak hanya tangguh di lapangan, tetapi juga andal dalam diplomasi dan strategi pertahanan global.

Peran Strategis di Tengah Sorotan Publik

Sebagai Staf Khusus KSAD di IKN, Achmad Adipati memikul tanggung jawab besar terhadap stabilitas keamanan nasional di wilayah pembangunan ibu kota baru. Sorotan publik terkait kehadirannya di Makassar menambah dimensi baru pada kiprahnya, yang menekankan pentingnya profesionalisme militer, transparansi, dan koordinasi lintas lembaga.

Ia menegaskan kembali bahwa peran TNI harus tetap netral dan berfokus pada tugas utama pertahanan negara, bukan pada urusan sengketa lahan yang bersifat sipil.