Pentingnya Perlindungan Hakim dalam Perkara Korupsi
Abdullah menekankan bahwa keselamatan dan keamanan hakim yang menangani perkara korupsi adalah hal krusial. Hal ini penting untuk menjaga independensi dan keberanian hakim dalam menegakkan keadilan.
"Hakim Khamozaro harus mendapatkan pengawalan dan perlindungan maksimal. Negara wajib hadir memastikan bahwa setiap hakim bisa memutuskan perkara secara adil tanpa tekanan atau ancaman," tegasnya.
Peristiwa ini disebutnya sebagai alarm serius bagi aparat penegak hukum dan Komisi Yudisial untuk memperkuat sistem perlindungan terhadap hakim, terutama yang menangani perkara korupsi dan kasus berisiko tinggi.
Keterkaitan dengan Sidang Kasus Korupsi PUPR Sumut
Kebakaran rumah Hakim Khamozaro terjadi dalam konteks yang sensitif. Saat itu, beliau sedang memimpin persidangan kasus korupsi proyek jalan di Padang Lawas Utara. Perkara ini menyeret mantan Kadis PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, yang merupakan anak buah Gubernur Sumut, Bobby Nasution, dan ditangkap KPK pada 28 Juni 2025.
Dalam beberapa kesempatan persidangan, Hakim Khamozaro menyebutkan bahwa Gubernur Bobby Nasution bertanggung jawab atas pergeseran anggaran. Pergeseran ini diduga menjadi titik awal praktik korupsi dalam pembangunan jalan ruas Sipiongot-Batas Labuhan Batu dan Hutaimbaru-Sipiongot di Kabupaten Padang Lawas Utara.
Artikel Terkait
Waspada! 15 Aplikasi Pinjol Palsu di Play Store Curi Data, 3 di Antaranya di Indonesia
AJI Kecam Seskab & KSAD: Ancaman Kebebasan Pers dan Demokrasi di Indonesia?
Kejagung Copot Kajari HSU dan 2 Kasi, Tersangka KPK Kasus Pemerasan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tetap Jalan Saat Libur, Warganet Sindir: Yang Makan Setan!