Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto: Polemik Pelanggaran HAM dan KKN yang Tak Kunjung Usai

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, secara tegas menyatakan penolakannya. Ia merujuk pada keputusan TAP MPR yang mengukuhkan terjadinya KKN selama masa pemerintahan Soeharto. Selain itu, rezim Orde Baru juga dituding melakukan pelanggaran HAM, terutama pada masa reformasi 1998.

Ray juga menyoroti sistem politik era Soeharto yang dianggap otoriter. Selama puluhan tahun, demokrasi dikatakan diberangus, sehingga banyak pihak enggan berdamai dengan sejarah kelam Orde Baru.

Pertanyaan Kritis Soal Rekonsiliasi Sejarah

Ray Rangkuti mempertanyakan makna sebenarnya dari berdamai dengan sejarah. Apakah rekonsiliasi harus berarti memaafkan segala kesalahan, termasuk pelanggaran HAM dan KKN, bahkan hingga menganugerahkan gelar pahlawan?

Pernyataan ini menegaskan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional bukan sekadar upaya rekonsiliasi, melainkan juga harus mempertimbangkan akuntabilitas dan keadilan sejarah.