Memperbaiki data bantuan sosial senilai puluhan triliun yang masih bermasalah.
6. Kementerian Perdagangan
Membenahi tata kelola ekspor-impor yang perlu transparansi.
7. Kementerian Pekerjaan Umum
Membongkar skandal proyek infrastruktur yang merugikan negara.
8. Kementerian BUMN
Mengungkap kerjasama dengan perusahaan seperti GoTo dan kepemilikan pembangkit listrik.
9. Kementerian Koordinator Perekonomian
Mengawasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan memastikan transparansi.
10. Kementerian Keuangan
Tetap membutuhkan Purbaya untuk melanjutkan reformasi.
Reset Indonesia Butuh Lebih dari Satu Purbaya
Said menegaskan bahwa Presiden Prabowo memerlukan lebih dari satu sosok seperti Purbaya untuk melakukan reset Indonesia secara menyeluruh. "Jadi Pak Prabowo, Bapak belum cukup mereset Indonesia ini kalau memang satu Purbaya," pungkasnya.
Pernyataan ini menunjukkan pentingnya komitmen kuat dalam memberantas praktik tidak transparan di berbagai sektor pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik.
Artikel Terkait
Pengeroyokan & Penembakan Pengacara di Tanah Abang: Pelaku Sudah Ditangkap!
Gempa Magnitudo 4.8 Guncang Melonguane Sulut Pagi Ini, Ini Data BMKG dan Potensi Tsunami
Pramono Anung Buka Suara Soal Larangan Memotret di Jakarta, Ini Aturannya!
Biaya Haji 2026 Diprediksi Turun, DPR Targetkan di Bawah Rp88 Juta