Mahfud MD Kritik Perpol 10/2025: Aturan Polisi Aktif Isi Jabatan Sipil Dinilai Tabrak Putusan MK

Mahfud MD, profesor hukum tata negara, mengkritik keras Peraturan Kapolri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Aturan ini mengizinkan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) aktif untuk mengisi jabatan-jabatan sipil di berbagai kementerian dan lembaga negara.

Isi Perpol 10/2025 yang Dipermasalahkan

Perpol 10/2025 tentang Pelaksanaan Tugas Anggota Polri di Luar Struktur Organisasi Polri ditetapkan pada 9 Desember 2025 dan diundangkan sehari setelahnya. Aturan ini muncul tak lama setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil.

Peraturan tersebut secara tegas menyebut bahwa anggota Polri dapat ditugaskan di luar struktur kepolisian pada jabatan manajerial maupun nonmanajerial, baik di dalam maupun luar negeri. Penempatan dilakukan atas permintaan kementerian/lembaga dan harus terkait dengan fungsi kepolisian.

Daftar Lembaga Sipil yang Dapat Ditempati Polisi Aktif

Perpol 10/2025 mencantumkan 17 institusi sipil yang dapat diisi oleh anggota Polri aktif, antara lain:

• Badan Intelijen Negara (BIN)
• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
• Badan Narkotika Nasional (BNN)
• Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
• Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
• Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
• Dan sejumlah kementerian koordinator serta teknis lainnya.

Kritik Mahfud MD: Berpotensi Menabrak Aturan

Mahfud MD menilai langkah Kapolri tersebut berpotensi besar menabrak aturan yang sudah ada. Mantan Menkopolhukam dan juga mantan Ketua MK ini menyoroti beberapa poin pelanggaran:

1. Bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi