Mahfud MD Bongkar Skema Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh dan Bahaya Klausul Rahasia China

"Hutang pemerintah dianggap hutang rakyat dan sepertinya rakyat tidak boleh meminta pertanggungjawaban pemerintahnya," ungkapnya.

Tanggung Jawab Pihak Indonesia dalam Negosiasi Kontrak

Meski demikian, Mahfud menilai tidak adil jika seluruh kesalahan dibebankan kepada China. Beijing memiliki hak untuk menyusun kontrak berdasarkan kepentingan nasionalnya, sesuai aturan GATT dan WTO.

"Jika kita kalah dalam pembuatan kontrak, tentu kita tidak dapat hanya menyalahkan China, melainkan bisa menganggap bahwa pihak kita tidak becus memegang kebebasan setara dalam berkontrak dan abai terhadap kepentingan nasional sendiri. Bahkan, mungkin saja koruptif," tegas Mahfud.

Pentingnya Penyelesaian Hukum dan Respons KPK

Mahfud menekankan bahwa kasus ini harus diselesaikan tidak hanya secara politik, tetapi juga melalui jalur hukum. Tujuannya adalah untuk memutus mata rantai penyalahgunaan kekuasaan yang dapat diwariskan antar periode pemerintahan.

Menanggapi hal ini, KPK melalui Juru Bicara Budi Prasetyo meminta Mahfud MD menyampaikan informasi dan data awal mengenai dugaan korupsi tersebut. KPK akan menganalisis laporan untuk verifikasi lebih lanjut sebelum memutuskan langkah penindakan.