Putin Peringatkan Respons Sangat Kuat Jika Ukraina Gunakan Rudal Tomahawk AS
Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan peringatan keras terhadap potensi penggunaan rudal Tomahawk Amerika Serikat oleh Ukraina. Putin menegaskan bahwa respons Rusia akan sangat serius dan sangat kuat jika serangan tersebut terjadi.
Pencabutan Pembatasan Rudal Tomahawk untuk Ukraina
Ancaman ini muncul menyusul laporan Wall Street Journal yang mengungkapkan bahwa Presiden AS Donald Trump telah mencabut pembatasan penggunaan rudal Tomahawk untuk Ukraina. Rudal jelajah canggih ini merupakan bagian dari pasokan senjata dari sekutu Barat kepada Ukraina.
Peringatan Keras dari Kremlin
"Jika Rusia diserang dengan rudal Tomahawk AS, yang dicari Ukraina, responsnya akan sangat kuat. Biarkan mereka memikirkannya," tegas Putin dalam pernyataannya kepada wartawan seperti dilansir france24.
Penolakan Terhadap Tekanan Internasional
Putin juga menegaskan bahwa Rusia tidak akan pernah tunduk pada tekanan dari Amerika Serikat atau negara mana pun. Menyikapi sanksi AS baru-baru ini yang menargetkan dua perusahaan minyak besar Rusia, Putin menyatakan: "Ini, tentu saja, adalah upaya menekan Rusia. Namun, tidak ada negara yang menghargai diri sendiri dan tidak ada rakyat yang menghargai diri sendiri yang pernah memutuskan apa pun di bawah tekanan."
Komitmen Rusia pada Jalur Diplomasi
Meskipun mengeluarkan peringatan keras, Putin menyatakan tetap mendukung penyelesaian melalui jalur diplomasi. Hal ini disampaikan meskipun Trump telah menunda pertemuan puncak antara kedua pemimpin. "Dialog selalu lebih baik daripada konfrontasi atau perselisihan apa pun, dan terutama perang. Kami selalu mendukung kelanjutan dialog," ujar Putin.
Artikel Terkait
Kisah Sudrajat: Rumah Ambrol di Bogor, Anak Putus Sekolah & Bantuan yang Mengalir
Kisah Pilu Sudrajat di Bogor: Rumah Lapuk Jebol & 3 Anak Putus Sekolah
Amnesty Internasional Kritik Indonesia Gabung Dewan Perdamaian AS: Cederai HAM dan Hukum Internasional
Amnesty Internasional Kritik Indonesia Gabung Dewan Perdamaian AS: Ancam Kepemimpinan di Dewan HAM PBB?