Utang Kereta Cepat yang Mencekik: Bukti Jokowi Abaikan Nasihat dan Sinyal Bahaya?

Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, menilai saat ini adalah momentum yang tepat bagi aparat penegak hukum untuk memeriksa mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Menurutnya, proyek kereta cepat ini sejak awal diwarnai banyak kejanggalan, terutama dalam aspek geopolitik dan kebijakan ekonomi yang dinilai sangat dipengaruhi oleh kepentingan China.

Syahganda menyoroti pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto tidak ingin menanggung utang kereta cepat. Pernyataan ini muncul tak lama setelah pertemuan antara Presiden Prabowo dan mantan Presiden AS Donald Trump di KTT Gaza, Mesir. Ia menilai pertemuan tersebut menjadi sinyal penting perubahan arah geopolitik Indonesia.

"Keputusan Menkeu Purbaya untuk menolak pembayaran utang proyek KCJB dari APBN merupakan pesan tegas bahwa pemerintahan Prabowo ingin menata ulang ketergantungan terhadap proyek-proyek China," ujar Syahganda. Ia menduga ada keinginan dari Presiden Prabowo untuk menetralkan posisi Indonesia yang selama ini dinilai banyak dikuasai oleh proyek-proyek China.

Lebih lanjut, Syahganda menyebut KCJB sebagai "jebakan utang China" yang proses pengadaannya dinilai tidak transparan. Ia mengingatkan bahwa proposal awal kereta cepat justru datang dari Jepang yang telah melakukan studi kelayakan. "Tiba-tiba masuk China entah bagaimana dan kapan buat proposalnya. Dibangun seolah lebih murah, tapi tanpa proses yang transparan," jelasnya.