DPR Bukan Kaget Cucu Mahfud Keracunan MBG, tapi Heran Kok Bisa Kebagian: Orang Mampu Bukan Prioritas

GELORA.ME  - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengaku kaget ketika mendengar kabar bahwa cucu Mahfud MD ikut keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, yang membuat Charles heran adalah kenapa cucu eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (MenkoPolhukam) tersebut kebagian MBG.

Padahal, menurutnya, cucu Mahfud itu termasuk dari kalangan orang mampu, sehingga bukan prioritas penerima manfaat, seperti di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Adapun, prioritas utama penyaluran MBG adalah untuk wilayah 3T agar terdapat pemerataan gizi yang berkualitas bagi anak-anak karena program ini merupakan salah satu prioritas nasional dalam mendukung perbaikan gizi anak Indonesia.

Sehingga, dipastikan setiap anak di wilayah 3T tersebut mendapatkan asupan makanan yang sehat dan bergizi untuk mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal.

"Saya kaget sih kemarin tiba-tiba dapat berita cucunya Prof. Mahfud terkena keracunan juga, kan harusnya orang mampu ya, bukan menjadi prioritas penerima manfaat untuk program MBG," ungkapnya saat rapat kerja bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana hingga Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, dikutip pada Kamis (2/10/2025) dari YouTube Kompas TV.

Mahfud sebelumnya menyatakan bahwa dua cucunya keracunan menu MBG yang dibagikan di salah satu sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Cucu saya juga keracunan. Ya, MBG di Jogja. Cucu ponakan ya, saya punya ponakan, ponakan saya tuh punya anak namanya Iksan. Makan siang gratis, ya masakan bergizi gratis, lalu satu kelas itu delapan orang langsung muntah-muntah," ujar Mahfud dalam kanal YouTube Mahfud MD Official.

Mahfud mengatakan, salah satu cucunya itu pun dirawat di rumah sakit, sementara satu lainnya tidak dirawat dan sudah dibolehkan pulang.

"Habis muntah-muntah sehari disuruh pulang, bisa dirawat di rumah. Tapi yang ini (cucu kedua) sampai empat hari di rumah sakit. Ada dua, iya bersaudara, beda kelas. Di sekolah yang sama," ujar Mahfud.

DPR Tegaskan Program MBG Harus Diprioritaskan untuk Wilayah 3T

Lebih lanjut, Charles pun menjelaskan bahwa niat mulia Presiden Prabowo Subianto lewat MBG ini adalah untuk mengatasi gizi buruk di Indonesia, sehingga dia berharap semestinya program ini didahulukan dulu untuk anak-anak di wilayah 3T yang rentan mengalami gizi buruk.

"Niat mulia Bapak Presiden adalah bagaimana kita mengentaskan gizi buruk. Namun dari sebaran dapur yang ada, saya belum melihat bahwa ini adalah prioritas dari program MBG saat ini." 

"Saya berharap ke depan atau mungkin gini, Bapak (Kepala BGN) bisa nggak sampaikan ke kita sebaran dapur-dapur yang sudah ada apakah sudah merefleksikan yang disampaikan Bapak Presiden, dalam arti begini, apakah sebaran dapur sudah banyak di wilayah 3T dan di daerah-daerah yang memiliki kerentanan terhadap gizi buruk?" tanya Charles kepada Dadan.

Menurut Charles, jika sebaran dapur di wilayah 3T tidak merata dan hanya berpusat di kota besar saja, maka tujuan dari program MBG ini akan sulit tercapai.

Charles pun menekankan, ke depannya Badan Gizi Nasional (BGN) bisa membangun dapur-dapur MBG di wilayah 3T yang rentan terhadap gizi buruk, bukan fokus di tempat-tempat yang justru banyak orang dari kalangan mampu.

"Karena kalau tidak, kalau hanya berpusat di kota-kota besar, maka tujuan niat mulia ini sulit untuk dicapai, Pak. Kalau ini belum, berarti ke depan saya berharap kita harus fokus membangun dapur-dapur dan menyediakan makanan untuk anak-anak kita yang ada di 3T yang memang wilayah-wilayahnya rentan terhadap gizi buruk," ujar Charles.

"Pak Menkes punya datanya tuh se-Indonesia, wilayah mana saja yang ekstrem apa kemiskinan ekstrem dan rentan terhadap gizi buruk. Fokus di sana bukan fokus di tempat-tempat yang orangnya mungkin banyak yang mampu, hanya karena infrastrukturnya lebih siap untuk mendirikan dapur gitu. Saya berharap ke depan prioritas seperti itu," tegasnya.

Sebagai informasi, data keracunan makanan MBG menunjukkan angka yang signifikan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat 9.089 korban dari 55 Kejadian Luar Biasa (KLB) hingga akhir September 2025.