Situasi politik nasional yang diwarnai aksi demonstrasi rusuh dalam beberapa pekan terakhir kembali memunculkan pernyataan dari sejumlah kelompok masyarakat. Salah satunya datang dari Pasukan Berani Mati Pembela Jokowi, sebuah organisasi pendukung loyalis mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menegaskan kesiapannya untuk terjun membantu aparat keamanan negara.
Koordinator Pasukan Berani Mati Jokowi, Sukodigdo Wardoyo, menegaskan bahwa pihaknya siap bergabung dengan TNI/Polri apabila mendapat instruksi resmi. “Kami menunggu aba-aba. Begitu TNI/Polri membutuhkan tambahan kekuatan moral maupun fisik di lapangan, pasukan berani mati Jokowi akan turun,” ujarnya dalam keterangan kepada wartawan, Rabu (3/9).
Menurut Sukodigdo, pihaknya menilai bahwa demonstrasi yang berujung rusuh bukanlah bentuk aspirasi sehat, melainkan upaya segelintir pihak untuk merusak stabilitas negara. Ia menuding adanya provokator yang sengaja mengompori massa agar terjebak dalam tindakan anarkis.
“Kami melihat ada skenario besar di balik kerusuhan. Tujuannya jelas: membuat negara ini terpecah, rakyat diadu domba. Karena itu, kami tegak lurus bersama TNI dan Polri. Demi keamanan dan persatuan bangsa, kami siap menghadang provokator,” tegasnya.
Sukodigdo juga memberikan apresiasi terhadap langkah cepat TNI dan Polri dalam mengendalikan situasi di berbagai daerah yang sempat memanas. Menurutnya, sinergi aparat keamanan berhasil mencegah meluasnya kerusuhan.
“Kalau bukan karena ketegasan aparat, mungkin situasi jauh lebih parah. Kami salut, TNI dan Polri sigap melindungi rakyat, menjaga objek vital, dan tidak lengah meski tekanan massa begitu besar,” tambahnya.
Meski masa jabatan Presiden Joko Widodo telah berakhir, sejumlah kelompok relawan terbukti masih solid dan aktif bersuara. Pasukan Berani Mati Jokowi, yang muncul sejak periode kedua pemerintahan Jokowi, dikenal militan dalam mengawal kebijakan serta membela mantan presiden dari serangan politik.
Menurut pengamat politik Rokhmat Widodo, fenomena ini menunjukkan bahwa basis loyalis Jokowi tetap memiliki energi politik. “Kita melihat residu politik Jokowi belum hilang. Kelompok-kelompok relawan ini bisa menjadi kekuatan sosial tersendiri. Bahkan bisa menjadi variabel penting dalam dinamika politik pemerintahan sekarang,” jelas Rokhmat.
Namun, pernyataan kesiapan kelompok sipil untuk turun langsung membantu TNI/Polri juga berpotensi menimbulkan perdebatan. Sejumlah pihak mengingatkan agar peran menjaga keamanan tetap berada di tangan aparat resmi negara, bukan kelompok relawan atau organisasi masyarakat.
“Kalau ada kelompok sipil ikut serta, apalagi dengan nama ‘pasukan berani mati’, ini bisa menimbulkan persepsi paramiliter. Negara kita menganut hukum, dan penanganan keamanan sebaiknya murni dijalankan aparat,” Rokhmat.
Meski demikian, Sukodigdo menegaskan bahwa pasukannya hanya akan bergerak jika mendapat instruksi resmi. “Kami bukan kelompok liar. Kami hormat pada TNI/Polri. Kami hanya ingin jadi tambahan moral, tambahan kekuatan di lapangan. Semua tetap di bawah komando aparat,” katanya.
Di akhir keterangannya, Sukodigdo menyerukan agar rakyat tetap tenang dan tidak terprovokasi. Ia mengajak semua pihak untuk menjaga persatuan di tengah situasi yang rawan gesekan politik.
“Jangan mau diadu domba. Jangan ikut arus provokator yang ingin bangsa ini kacau. Mari kita dukung TNI dan Polri, karena merekalah benteng terakhir kita,” pungkasnya.
Sumber: suaranasional
Foto: Ilustrasi Aksi Unjukrasa/Net
Artikel Terkait
Uya Kuya Datangi Polres Jaktim Minta Bebaskan Penjarah Rumahnya
Dipecat dari Polri, Kompol Cosmas: Tak Ada Niat Buat Celaka
Pimpinan DPR Tak Respons Tantangan Telepon Kapolri
UPDATE! Komnas HAM Ungkap Fakta Baru: Rekaman CCTV Diduga Momen Affan Kurniawan Didorong OTK Sebelum Dilindas Rantis Brimob