Peringatan 26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Beri Rapor Merah ke Pemerintahan Jokowi

Pasalnya, sejumlah faktor masih terjadi dari mulai demokrasi yang merosot, korupsi kolusi nepotisme (KKN) yang merajalela hingga hak asasi manusia (HAM) yang memburuk.

Hal itu disampaikan Ubedillah dalam aksi instalasi peringatan 26 tahun Reformasi serta napak tilas pelanggaran HAM era Orde Baru di Markas Front Penyelamat Reformasi Indonesia, Jl. Diponegoro No.72 Menteng Jakarta Pusat, pada Selasa (21/5).

"Kami kemudian merefleksikan situasi itu dalam konteks hari ini, karena pada saat itu kita punya cita-cita besar, kita punya mimpi besar bahwa sekarang masuk ke-26 tahun (reformasi) kita bisa menikmati satu demokrasi yang berkualitas. Tetapi hari ini demokrasi kita memburuk, bahkan indeks demokrasi kita berada pada posisi yang oleh the economies disebut sebagai "A Flawed Democracy" demokrasi yang cacat," kata Ubedillah.

Menurut Ubedillah yang juga bertindak sebagai Ketua Panitia itu menyebut, demokrasi Indonesia saat ini pasca Reformasi semakin memburuk. Hal itu ditandai dengan indeks kebebasan sipil yang juga skornya cuman 5,59.

"Nah tidak hanya itu, kami juga dulu bercita-cita agar bangsa ini setelah 25 tahun lebih itu memasuki episode yang praktek kekuasaan dan pemerintahan menjalankan good governance dan clean government," ungkapnya.

Ubedillah lantas menyinggung praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) yang semakin merajalela saat ini. Menurutnya, KKN harus diberantas agar pemerintahan menjadi bersih.

"Ini faktanya sangat empirik. Korupsi kolusi dan nepotisme menjadi begitu vulgar. Datanya kita bisa lihat bersama sama bahwa indeks korupsi kita skornya hanya 34. Itu kalau rapor merahnya merah banget," katanya.

Selanjutnya, kata Ubedillah, yang menjadi persoalan yakni soal Hak Asasi Manusia atau HAM yang korbannya memakan hampir di seluruh Indonesia dan puncaknya terjadi di 1998.