GELORA.ME – Presiden Jokowi mengaku sudah menerima informasi terkait pencopotan baliho Ganjar-Mahfud dan partai lain di Bali.
Hal tersebut diketahui Jokowi bersamaan dengan kunjungan kerjanya ke Gianyar, Bali pada Selasa (31/10) kemarin.
Menanggapi hal tersebut, Jokowi turut berkomentar. Menurutnya, pencopotan atribut partai itu berkaitan dengan netralitas para pegawai negara, termasuk ASN, TNI serta Polri, menjelang musim pemilu 2024.
“Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus Netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral,” kata Jokowi, dilansir dari Antara, Rabu (1/11).
Selain itu, menurutnya, pencopotan baliho tetap harus melakukan koordinasi dengan pihak pemilik baliho tersebut. Dalam arti lain, petugas wajib meminta izin kepada partai yang balihonya akan dicopot.
Alasannya, kata Jokowi, untuk tetap menjaga komunikasi dan menghindari kesalahpahaman antara satu pihak dengan pihak lainnya.
Artikel Terkait
Banjir Bandang Aceh Tamiang 2025: Permukiman Hilang Tertimbun Kayu Gelondongan
Pencabutan Izin Tambang di Indonesia: Hanya Ganti Nama, Eksploitasi Tetap Berjalan?
Ray Rangkuti Kritik Keras Tito Karnavian Soal Bantuan Malaysia: Analisis Lengkap
61 Tentara Israel Bunuh Diri Sejak Perang Gaza, Angka Mencengangkan Terungkap