Sementara untuk menekan polusi udara yang kian memburuk, MTZ menyarankan agar seluruh kendaraan dilakukan uji emisi. Sehingga, yang tidak lolos, diberi sanksi tegas untuk tidak boleh beroperasi
"Uji emisi seluruh kendaraan di Jakarta. Yang tidak lolos uji diberi sanksi tegas tidak boleh jalan. Jangan lupa, polusi udara juga banyak berasal dari buangan pabrik-pabrik sekitar Jakarta (Bodetabek). Kerjasama dengan pemerintah daerah sekitar Jakarta untuk membersihkan polusi udara sangat perlu dilakukan," tuturnya.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta beralih menggunakan kendaraan listrik.
Hal tersebut sebagai salah satu bentuk penanganan polusi udara yang kian memburuk di Ibu Kota. "Kalau saya nanti pegawai DKI eselon IV ke atas harus menggunakan kendaraan listrik, minimal motor listrik," kata Heru Budi kepada wartawan di Kantor Menko Marves, Jumat, 18 Agustus 2023.
Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu juga menyebutkan, usulan itu tengah dibahas oleh pihaknya. Heru mengatakan pejabat ASN DKI memiliki tunjangan transportasi, sehingga hal itu dapat dialihkan untuk membeli kendaraan listrik.
"Kalau DKI kan pejabatnya memiliki tunjangan transportasi DKI, nah itu saya minta alihkan untuk dia beli motor listrik," kata Heru.
Sumber: viva
Artikel Terkait
GMNI Pecat Resbob: Kronologi Lengkap & Alasan Pemberhentian Anggota Penghina Suku Sunda
Banjir Sumatera 2025: 1.030 Korban Jiwa & Polemik Penolakan Status Bencana Nasional
Presiden Prabowo Ungkap Oknum TNI-Polri Terlibat Penyelundupan Timah Bangka
Kritik Pedas Pernyataan Prabowo Soal Bencana: Nyawa Rakyat Bukan Cuma Statistik