Kesepakatan Jokowi-Xi Jinping Diam-diam Memiliki Potensi Risiko Laten Ekonomi Indonesia, Apa Saja?

Pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Republik Rakyat China (RRC) Xi Jinping pada Kamis, 27 Juli 2023, di Hotel Jinniu, Chengdu, China menarik perhatian karena pujian dari pihak pemerintah atas dukungan China terhadap kepemimpinan Indonesia di ASEAN.

Setelah mendengar pujian dari Presiden Jokowi terhadap dukungan China atas keketuaan Indonesia di ASEAN, sangat penting untuk lebih cermat menyelidiki hubungan Indonesia dengan China.

Terlalu bergantung pada China bisa menimbulkan risiko besar bagi Indonesia karena masalah keamanan dan kestabilan yang melibatkan China dalam beberapa tahun terakhir.

Selain itu, klaim Presiden Jokowi tentang "kemajuan konkret" dalam kerja sama Indonesia dan China, terutama setelah G20 di Bali pada tahun sebelumnya, juga menimbulkan banyak keraguan. Ada beberapa pertimbangan kritis mengenai hubungan ini yang mungkin memiliki risiko riil yang harus dihadapi.

Perlu adanya bukti yang lebih transparan dan konkret mengenai manfaat nyata dari kerja sama ini. Indonesia seharusnya tidak boleh mengorbankan kepentingan nasional hanya untuk memenuhi ambisi China menjadi ekonomi berpengaruh di dunia tanpa memastikan kesepakatan bilateral tersebut memberikan keuntungan yang jelas bagi Indonesia.

Misalnya publik melihat kepentingan ekonomi China dalam mendominasi hilirisasi nikel telah merugikan publik karena tenaga kerja yang digunakan bukan mayoritas bangsa Indonesia.

8 Kesepakatan Ekonomi Xi-Jokowi baru tersebut perlu dilihat dengan cermat karena pengalaman sebelumnya kesepakatan ekonomi dengan China telah melahirkan banyak persoalan ekonomi dan sosial seperti utang baru seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan penolakan tenaga kerja pribumi di smelter hilirisasi nikel China di Sulawesi dan Maluku.

Ada tiga kehati-hatian Indonesia dalam kesepakatan ekonomi dengan China tersebut.

Pertama, kehati-hatian dalam menjaga stabilitas kawasan, pemerintah harus tetap kritis dan berhati-hati dalam mengelola dukungan China terhadap Indonesia dalam kepemimpinan ASEAN. Pastikan bahwa kepentingan nasional dan kedaulatan Indonesia tidak terkompromi.

Kedua, pemerintah harus lebih terbuka dan transparan dalam menyajikan bukti konkret mengenai manfaat nyata dari kerja sama dengan China. Diperlukan kajian yang mendalam untuk menghindari potensi risiko yang mungkin timbul dari kesepakatan bilateral.

Ketiga, pemerintah harus memastikan bahwa kemitraan dengan China memberikan keuntungan ekonomi dan sosial yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Prinsip kesetaraan dan kepentingan nasional harus dijunjung tinggi agar keuntungan dari kemitraan ini dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Hubungan Indonesia dengan China harus dihadapi dengan kewaspadaan tinggi dan keberanian untuk memaparkan risiko jangka panjang yang akan dihadapi Indonesia.

Dalam menghadapi potensi risiko tersebut, pemerintah harus bertindak lebih transparan, kritis, dan berpihak pada publik banyak dalam menjalankan kesepakatan dengan China agar Indonesia dapat menjalankan hubungan yang seimbang dan saling menguntungkan tanpa mengorbankan kedaulatan dan kepentingan nasionalnya. 

(Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta dan CEO Narasi Institute)