Untuk diketahui, melalui surat diterima sejumlah media, Menkopolhukam mengundang beberapa perwakilan Kemenag, Kemendagri, Kejagung, Mabes Polri, dan BIN untuk melaksanakan rapat Koordinasi Pembahasan Perumusan Langkah Strategis Terkait Perkembangan Isu Aktual Pesantren, Madrasah, Dan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Al-zaytun Dalam Rangka Menjaga Kesatuan Bangsa, Di Ruang Sembodro Lantai 6 Gedung B Menkopolhukam.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah akan mengambil langkah terkait pro-kontra kegiatan di Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat.
“Saya kira nanti kalau sudah ada pandangan-pandangan dari NU Jabar, dari Persis (Persatuan Islam), kemudian dari MUI, nanti saya minta untuk dikoordinasikan di tingkat Menko Polhukam untuk membahas langkah apa yang harus kita (pemerintah) ambil,” ujar Wapres Ma’ruf Amin di Jakarta, Selasa (20/6/2023).
Setelah ada kajian bahwa kegiatan di Pondok Pesantren Al Zaytun itu terjadi penyimpangan, maka akan ada rapat koordinasi antara Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) dengan Kementerian Agama (Kemenag).
” Saya minta ditindaklanjuti,” tegasnya.
Sumber: inilah
Artikel Terkait
Alasan Ahok Mundur dari Pertamina: Beda Pandangan Politik dengan Jokowi Terungkap di Sidang
Eskalasi Iran-AS 2024: Jenderal AS Tiba di Israel, Iran Siap Serang Duluan
Eggi Sudjana Laporkan Roy Suryo ke Polisi: Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi
Aturan Baru BGN: Larangan Bawa Pulang Makanan MBG, Ini Tujuan & Dampaknya