Program TNI yang Disetujui Prabowo Dan Panglima TNI Ini Dikritik Megawati

TRIBUNPEKANBARU.COM - Pihak TNI Angkatan Darat mengatakan bahwa rencana pembangunan Komando Daerah Militer (Kodam) di tiap provinsi tidak semata-mata untuk menghadapi perang.

Jawaban itu merespons kritik yang disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Hamim Thohari mengatakan, banyak aspek yang dipertimbangkan dalam rencana penambahan kodam di setiap provinsi.

“Banyak aspek yang dipertimbangkan dalam pengembangan organisasi TNI AD, tidak hanya semata-mata untuk menghadapi perang,” ujar Hamim saat dihubungi, Selasa (23/5/2023).

Dalam Undang-Undang TNI, menurut Hamim, diamanatkan bahwa ada juga operasi militer selain perang (OMSP).

Kodam baru yang nantinya dibentuk diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengendalian operasi dalam mendukung pemerintah daerah dan institusi lainnya.

"Membantu mengatasi berbagai persoalan masyarakat, seperti bencana alam, persoalan pangan, maupun konflik sosial,” kata Hamim.

Ia pun mengatakan, ancaman dan tantangan yang dihadapi oleh negara dan masyarakat semakin kompleks.

Oleh karena itu, kata dia, TNI AD harus semakin adaptif terhadap dinamika tersebut.