Terpopuler: Warganet Sempat Dihebohkan Anies dan Luhut, Bos Toko Buku Gunung Agung Buka Suara soal PHK

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan baru-baru ini diangkat Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi Ketua Satgasus Realisasi Investasi di IKN Nusantara. Pengamat kebijakan publik dari PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio ikut buka suara.

"Sekarang sudah ada 32 tugas resmi dari Presiden kepada Luhut," kata Agus saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 20 Mei 2023.

Dia melanjutkan, setiap orang kan mempunyai kemampuan yang terbatas. Selain itu yang mau bekerja tidak hanya Luhut semata. "Komentar saya, masa nggak ada orang lain?" ujar Agus.

Kalaupun harus Luhut karena dia mau kerja, lanjut Agus, kemampuan kapasitas manajerial dan timnya seperti apa?

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Direksi Toko Buku Gunung Agung Blak-blakan Soal PHK Ratusan Karyawan: Kami Tak Dapat Bertahan dengan...

Direksi PT GA Tiga Belas atau dikenal Toko Buku Gunung Agung buka suara soal pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawannya. Informasi adanya PHK itu sebelumnya diungkap oleh Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia)—induk dari organisasi serikat pekerja di Toko Buku Gunung Agung.

Ada lima poin yang disampaikan direksi perusahaan. Pertama, Toko Buku Gunung Agung sejak pandemi Covid-19, pada 2020, memang telah melakukan langkah efisiensi. Salah satunya dengan menutup beberapa toko atau outlet yang tersebar di beberapa kota seperti Surabaya, Semarang, Gresik, Magelang, Bogor, Bekasi dan Jakarta.

“Namun penutupan toko tidak hanya kami lakukan akibat dampak dari pandemi Covid-19 pada 2020 saja, karena kami telah melakukan efisiensi dan efektifitas usaha sejak 2013,” tertulis dalam keterangan yang ditandatangi Direksi Toko Buku Gunung Agung dikutip Ahad, 21 Mei 2023.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Sebut Pemerintah Tak Perlu Bentuk Satgas....

5. Sebut Pemerintah Tak Perlu Bentuk Satgas Percepatan Investasi IKN, Pengamat: Potensi Gagalnya Lebih Besar

Ekonom sekaligus pengamat kebijakan publik dari Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, mengatakan pembentukan Satgas Percepatan Investasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak perlu dilakukan karena potensi gagalnya lebih besar. Pasalnya, menurut Achmad, Satgas Percepatan Investasi IKN ditujukan untuk menarik investor besar dari luar negeri.

"Tapi diprediksi akan gagal karena investor luar negeri tidak tertarik dengan skema IKN, di samping ada ancaman resesi global dan resiko geopolitik yang semakin membesar," ujar Achmad kepada Tempo, Sabtu, 20 Mei 2023. Belum lagi Indonesia memasuki tahun politik. "Investor kakap luar negeri tidak mau mengambil risiko akan potensi adanya perubahan politik."

Oleh karena itu, Achmad mengatakan sebaiknya pemerintah memaksimalkan fungsi Badan Otorita IKN saja. "Toh, mereka sudah terbentuk dan mereka yang mengendalikan infrastruktur dasar yang dibiayai APBN."

Berita selengkapnya baca di sini.

Pilihan Editor: Tak Setuju Gaji PNS Naik, Ekonom Beberkan Sederet Kebutuhan Anggaran yang Lebih Mendesak

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Sumber: tempo.co