Jakarta: Wacana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dikritik. Hal itu dikhawatirkan membuat TNI melenceng dari konstitusi.
"Revisi ini jelas menjadi cek kosong untuk kembalinya dwifungsi TNI karena menempatkan fungsi sosial ke TNI, fungsi keamanan ke TNI, dan lain sebagainya," kata Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam diskusi virtual, Minggu, 21 Mei 2023.
Usman mengatakan capaian reformasi terancam mundur total bila pemerintah meneruskan pembahasan revisi UU TNI. Sebab, ada potensi kembalinya dwifungsi TNI bersamaan dengan paradigma dasar rezim otoriter orde baru, yakni pembangunan-isme.
"Atas nama pembangunan, ekonomi, investasi, stabilitas ekonomi, dan keamanan, TNI diseret dalam fungsi-fungsi yang bukan urusan pertahanan," jelas dia.
Baca: Usulan Revisi UU TNI Disebut Problematis, Kenapa?
Artikel Terkait
Klarifikasi Lengkap Video Viral Golf Dadan Hindayana: Charity untuk Bencana Sumatera
2.603 Rumah Bantuan Dibangun Tanpa APBN, Tzu Chi & Menteri Ara Berkontribusi
Bantuan Rp 10.000 Per Hari dari Mensos: Jadup 3 Bulan untuk Korban Bencana Sumatera
Lisa Mariana Minta Maaf ke Atalia via DM: Unggah Bukti & Reaksi Warganet