Revisi UU TNI Dinilai Akibat Koordinasi Buruk TNI-Kemenhan

Kedua sambung diia adanya usulan dari TNI terkait anggaran yang tidak lagi diusulkan melalui menteri. Dalam UU TNI disebutkan anggaran TNI di bawah koordinasi Kemenhan.

"Mengapa di bawah koordinasi karena setiap kegiatan upaya dan operasi TNI bagian dari tugas pertahanan dan masalah pertahanan itu kebijakannya ada di menteri pertahanan sehingga janggal jika kemudian anggaran itu dilakukan langsung ke Kemenkeu," tegasnya.

Dia meminta TNI dan Kemenhan untuk memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi terkait anggaran. Hal ini penting agar tidak terjadi pola pikir dan sikap sektoral yang kemudian merevisi undang-undang.

"Jadi ketika ada disharmonisasi ya lakukan saja jangan kemudian berpikir sektoral. Keduanya jangan berpikir sektoral. Sehingga jangan merubah UU hanya karena kurang koordinasi. Misalnya Kemenhan kalau mau beli alutsista koordinasi dengan TNI," ungkapnya.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news GELORA.ME

Sumber: medcom.id