Farid menambahkan, warga dan kader Muhammadiyah memiliki sensitivitas tinggi terhadap penggunaan jabatan publik untuk kepentingan personal maupun politik. Ucapan Dahnil dinilai mencerminkan arogansi dan ketidakmatangan emosional.
Ketegangan antara Dahnil dan sejumlah tokoh Muhammadiyah disebut bukan kali pertama terjadi. Sejak tidak lagi aktif dalam struktur resmi persyarikatan, Dahnil beberapa kali dinilai membawa-bawa nama Muhammadiyah dalam manuver politiknya.
Desakan Copot untuk Jaga Wibawa Institusi
Farid menegaskan, desakan pencopotan ini bukan dimaksudkan untuk memperkeruh suasana, melainkan menjaga wibawa institusi dan etika pejabat publik.
"Negara ini besar karena adab. Jika Wakil Menteri saja tidak mampu menjaga lisan, bagaimana kita berharap pelayanan haji berjalan dengan profesional? Presiden Prabowo harus melihat masalah ini sebagai peringatan serius," ujarnya.
Ia menekankan bahwa permintaan pencopotan merupakan langkah pemulihan moral di tengah upaya pemerintah membenahi tata kelola haji, bukan reaksi emosional semata.
Hingga berita ini diturunkan, Dahnil Anzar Simanjuntak belum memberikan klarifikasi resmi terkait desakan pencopotannya. Pemerintah pun belum menyampaikan sikap atas polemik tersebut.
Polemik ini diperkirakan masih akan berlanjut, mengingat isu tata kelola haji menyangkut kepentingan jutaan jemaah Indonesia. Banyak pihak menilai kritik Anwar Abbas merupakan bagian dari tradisi intelektual Muhammadiyah yang seharusnya dijawab dengan argumentasi, bukan bahasa kasar.
Artikel Terkait
PBNU Kritik Keras Dahnil Anzar: Pernyataan ke Anwar Abbas Dinilai Tak Beradab dan Tak Etis
Anies Baswedan Ajak Foto Bareng Intel di Karanganyar, Respons Santainya Viral
Prabowo Ultimatum Koruptor: Saya Hanya Takut Sama Tuhan dan Rakyat
Pertemuan Prabowo dengan Abraham Samad & Susno Duadji: Ini Penjelasan Istana