Selain kinerja, PP Himmah juga menyoroti rekam jejak Erick Thohir saat masih menjabat sebagai Menteri BUMN. Sejumlah kasus yang pernah mencuat di publik kembali diangkat, seperti:
- Kontroversi investasi Gojek Tokopedia (GOTO).
- Proyek fiktif senilai Rp147 miliar di PT Telkomsel.
- Dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi lahan PT Timah yang telah dilaporkan ke KPK.
"Pejabat publik harus bersih, apalagi yang mengurus masa depan pemuda. Jika ada laporan masyarakat, aparat hukum wajib memeriksa secara terbuka dan profesional," sambung Razak.
Tuntutan Pemisahan Kementerian Pemuda dan Olahraga
Lebih jauh, PP Himmah mengumumkan rencana membentuk koalisi besar pemuda lintas organisasi. Koalisi ini akan mendesak Presiden Prabowo menerbitkan Perppu untuk memisahkan Kementerian Pemuda dari Kementerian Olahraga.
Tuntutan ini dilatarbelakangi oleh anggaran kepemudaan yang dinilai nyaris nihil. Razak menegaskan, pemuda sebagai generasi pemimpin 2045 harus mendapat perhatian dan alokasi anggaran yang layak melalui kementerian yang berdiri sendiri.
"Jika pemuda diabaikan hari ini, jangan berharap Indonesia Emas 2045 akan terwujud. Kami tidak akan diam. Pemuda harus didengar, diperkuat, dan dilindungi," tutupnya.
Artikel Terkait
Jampidsus Geledah Rumah Mantan Menteri LHK Terkait Kasus Nikel Konawe Utara yang Di-SP3 KPK
Roy Suryo Lapor Balik Eggi Sudjana & Damai Hari Lubis ke Polisi: Kronologi Lengkap
Rocky Gerung Sebut Jokowi Tak Bisa Hidup Tenang: Analisis Kasus Hukum & Ijazah
Eggi Sudjana Sebut Roy Suryo Belagu Soal Kasus Ijazah Jokowi: Kronologi & Daftar Tersangka