KPK OTT Wali Kota Madiun dan Bupati Pati, DPR Ingatkan Bahaya Jual Beli Jabatan

Tantangan Integritas dan Reformasi Birokrasi Daerah

Toha menilai, kasus suap pengisian jabatan di Pati menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di tingkat daerah masih menghadapi tantangan integritas yang serius. Begitu pula dengan dugaan penyimpangan dana CSR di Madiun yang seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Praktik jual beli jabatan dan pemotongan fee proyek adalah penyakit lama yang harus segera diputus rantainya. Jika rekrutmen jabatan dilakukan dengan cara suap, maka bisa dipastikan birokrasi di bawahnya tidak akan berjalan profesional,” lanjut Legislator dari Fraksi PKB tersebut.

DPR Minta Kemendagri Perketat Pengawasan

Lebih lanjut, Toha meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperketat pengawasan dan pembinaan terhadap para kepala daerah. Ia juga menyatakan dukungan penuh atas langkah tegas KPK dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu, guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Kami mendukung langkah KPK. Ini menjadi peringatan bagi kepala daerah lainnya bahwa radar pengawasan tidak pernah tidur. Fokuslah bekerja untuk rakyat, bukan mencari celah untuk korupsi,” tutup Toha.