PDIP Tolak Pilkada via DPRD, Usung E-Voting untuk Tekan Money Politic

Menanggapi kekhawatiran maraknya politik uang (money politic) akibat tingginya biaya politik, PDIP merekomendasikan sejumlah solusi transformatif. Rekomendasi utama adalah penerapan teknologi e-voting untuk efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kualitas demokrasi.

Selain e-voting, PDIP juga mendorong penegakan hukum yang tegas bagi pelanggaran pemilu, termasuk praktik money politic dan "mahar politik". Partai juga menekankan pentingnya pembatasan biaya kampanye dan peningkatan profesionalitas penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu).

Kedaulatan di Tangan Rakyat, Bukan Kapital

Jamaluddin menegaskan bahwa setiap tahapan Pilkada harus memastikan kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan pada kekuatan kapital. Sistem pilkada yang bersih diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang berdedikasi untuk kesejahteraan rakyat.

"Dengan penegakan hukum yang tegas terhadap politik uang, kita menjaga marwah demokrasi kita," tegas Jamaluddin, yang juga merupakan Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDIP.