PDIP Larang Kader Korupsi: Surat Edaran Tegas Megawati & Hasil Rakernas 2026

Surat edaran ini dikeluarkan menjelang dan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang dibuka pada Sabtu (10/1/2026) di Beach City International Jakarta, Ancol. Rakernas menjadi forum strategis partai untuk menegaskan sikap dan arah politik ke depan.

Salah satu poin utama yang dibahas adalah keseriusan PDIP dalam mendukung agenda pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia.

Dukungan untuk Penegak Hukum yang Kuat dan Independen

Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menyampaikan bahwa partai mendorong adanya penegak hukum yang kuat dan independen. Tujuannya agar pemberantasan korupsi lebih powerful, namun tidak dibajak untuk kepentingan menghabisi lawan politik atau bisnis.

“Kita membutuhkan penegak hukum yang kuat dan independen... Peningkatan kesejahteraan polisi, jaksa dan hakim juga menjadi perhatian partai,” jelas Guntur Romli.

Edukasi Internal dan Transparansi Pendanaan Politik

PDIP berkomitmen untuk terus melakukan edukasi antikorupsi kepada kadernya secara internal melalui sekolah partai. Rakernas juga menyoroti pentingnya perbaikan sistem agar pendanaan politik dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.

Korupsi Sektor Kehutanan Picu Bencana Alam

Dalam Rakernas, PDIP juga menyoroti korelasi antara korupsi dan buruknya tata kelola (good governance) di sektor kehutanan dan sumber daya alam dengan parahnya dampak bencana alam, seperti yang terjadi di Sumatra.

“Hal ini tidak boleh terjadi lagi ke depan,” tegas Hasto Kristiyanto menutup pernyataannya.