Perpol 10/2025 Kapolri Dikritik Langgar Putusan MK, Dinilai Ancam Demokrasi

- Senin, 15 Desember 2025 | 10:00 WIB
Perpol 10/2025 Kapolri Dikritik Langgar Putusan MK, Dinilai Ancam Demokrasi

Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan dan Bahaya bagi Demokrasi

Muslim Arbi memperingatkan, pemaksaan skema penempatan anggota Polri aktif di berbagai kementerian dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Kecurigaan publik dinilai wajar karena negara seharusnya dijalankan oleh sistem sipil, bukan aparat bersenjata.

"Ketika polisi masuk ke berbagai sektor, itu berbahaya bagi demokrasi," tegasnya.

Buntut Panjang dan Ancaman bagi Kepatuhan Hukum

Perpol ini juga dikhawatirkan akan memiliki konsekuensi politik yang serius. Analis menilai tanpa klarifikasi segera dari pemerintah, potensi tuduhan pembiaran pelanggaran hukum terhadap elite pemerintah akan semakin kuat.

Muslim Arbi menegaskan kembali pentingnya kepatuhan terhadap konstitusi. "Ini soal kepatuhan terhadap MK. Jika Kapolri tidak tunduk pada putusan MK, maka siapa lagi yang harus tunduk? Negara ini akan kacau," pungkasnya.

Halaman:

Komentar