DPR Panggil Trans7, Ini Alasan di Balik Tayangan yang Dinilai Melecehkan Pesartren

Kebebasan Berekspresi dan Batasannya

Meski mengakui kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi, Cucun menekankan bahwa kebebasan tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Kita tentu menghargai kebebasan berekspresi, tapi kebebasan itu ada batasnya. Jangan sampai konten hiburan jadi pintu masuk bagi upaya penggiringan opini publik yang merendahkan pesantren, apalagi dengan muatan yang bisa memicu konflik horizontal,” paparnya.

DPR Akan Lakukan Pemanggilan dan Pengawasan

Sebagai bentuk fungsi pengawasan, Cucun menyatakan bahwa DPR akan segera memanggil pihak-pihak terkait. Panggilan ini akan menjangkau Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), hingga perwakilan dari stasiun TV Trans7 itu sendiri.

“Kami DPR memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap isu yang meresahkan masyarakat. Ini juga wujud menampung aspirasi, karena banyak sekali yang protes. Kami akan panggil perwakilan dari Kominfo, KPI, dan Trans7 untuk beraudiensi, karena isunya menjadi cukup besar dan berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak,” ungkapnya.

Cucun berharap semua pihak dapat mengambil pelajaran berharga dari peristiwa ini. Ia menegaskan pentingnya tindak lanjut yang konstruktif agar kejadian serupa tidak terulang dan tidak menjadi preseden buruk bagi ekosistem penyiaran Indonesia.

“Jangan karena mau mengejar rating, lalu dibuatlah konten yang memecah belah. Ini yang tidak boleh. Kita akan bicarakan nanti dalam pertemuan,” tutupnya.

Sumber: https://rmol.id/amp/2025/10/15/683269/dpr-akan-panggil-trans7-buntut-tayangan-melecehkan-pesantren-