“Dia mengatakan jangan ke 5.000 (massa), 50.000 pun boleh. Nah ini yang membuat gelombang protes meningkat. Meskipun substansinya dimengerti, tapi karena di tengah situasi masyarakat yang marah, ini dianggap sebagai sikap politik yang menantang warganya,” jelasnya.
Faktor ketiga, menurut Direktur Parameter Politik Indonesia itu, adalah pembubaran posko penggalangan donasi untuk mendukung aksi demonstrasi yang dilakukan Satpol PP.
“Segala sesuatu yang tidak melibatkan rakyat, tunggulah saatnya pastinya dia akan mendapat protes dan perlawanan yang signifikan dari rakyatnya sendiri,” tegasnya.
Adi juga mengingatkan agar kepala daerah tidak terkesan petantang-petenteng atau anti kritik. Ia menyebut pemerintah pusat pun telah mengingatkan bahwa banyak keluhan publik berasal dari komunikasi politik pejabat yang justru memicu kekisruhan.
“Rakyat itu ornamen penting dalam demokrasi, rakyat itu subjek utama bagaimana demokrasi dan pemerintah daerah itu tegak dan berjalan dengan signifikan,” pungkasnya.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Klaim Bombshell Rustam Effendi: Anak Dumatno Akui Foto di Ijazah Jokowi adalah Ayahnya
MAI Adukan Polda Sumbar ke Tim Reformasi Polri: Kinerja Lamban Tangani Tambang Ilegal di Solok
KPK Selidiki Dugaan Korupsi di BPKH: Fokus pada Tarif Pengiriman Barang Haji
Soeharto Pahlawan Nasional: Kontroversi, Tragedi 1965, dan Dosa Orde Baru yang Tak Terhapuskan