Jokowi Disebut Panik, Dino Patti Djalal: Balas Roy Suryo Dengan Senyum, Bukan Bui!

GELORA.ME - Langkah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membawa polemik ijazah palsu ke ranah hukum menuai kritik tajam dari diplomat senior, Dino Patti Djalal. 

Mantan juru bicara Presiden SBY ini menilai, tindakan mempidanakan Roy Suryo dkk adalah sebuah blunder yang justru menunjukkan kepanikan.

Menurut Dino, dalam sebuah negara demokrasi, mempertanyakan latar belakang seorang pemimpin, termasuk ijazah, adalah hal yang wajar dan sepenuhnya hak publik.

"Dalam negara demokrasi dan alam reformasi, hal-hal seperti ijazah, kesehatan, harta kekayaan, afiasi politik dan binis, rekam jejak dari pemimpin negara adalah sepenuhnya 'fair game' untuk diketahui, dibahas, dikritik publik," kata Dino melalui akun resmi X @dinopattidjalal pada Selasa, (15/7/2025).

Ia menegaskan, menjadi seorang pemimpin berarti harus siap dikuliti dan dikritisi oleh publik, bahkan setelah tidak lagi menjabat. 

Oleh karena itu, langkah hukum yang diambil Jokowi justru bisa menjadi bumerang.

"Mempidanakan Roy Suryo dkk akan dinilai sebagai upaya Jokowi untuk menakut-nakuti masyarakat madani," ucap Dino. "Kriminalisasi ini juga memberikan kesan Jokowi sedang panik dan akan makin menyulut tanda tanya masyarakat," lanjutnya.

Dino lantas membandingkan sikap Jokowi dengan Presiden kedua Soeharto, yang saat berhadapan dengan tulisan jurnalis Majalah Time, memilih jalur perdata, bukan pidana.

Menutup kritiknya, Dino memberikan pesan langsung yang menohok kepada Jokowi.

"Pak Jokowi, balas Roy Suryo cs dengan argumen, senyum, doa dan bukti, bukan dengan bui," tutur mantan duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat itu.

👇👇

Sy prihatin melihat upaya pak @jokowi pidanakan figur2 yg vokal re masalah “ijazah palsu”, apapun pasal KUHP yg digunakan. Dlm negara demokrasi & alam reformasi, hal2 seperti ijazah, kesehatan, harta kekayaan, afiliasi politik & bisnis, rekam jejak dari PEMIMPIN negara adalah…

— Dino Patti Djalal (@dinopattidjalal) July 15, 2025

Di sisi lain, Jokowi sebelumnya telah menegaskan bahwa kasus ini bukan lagi soal kritik atau penelitian. 

Ia merasa telah dihina dan direndahkan martabatnya.

“Ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah saya ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya,” ungkap Jokowi di Solo, beberapa waktu lalu.

Jokowi menegaskan, pelaporan yang ia buat pada 30 April 2025 itu adalah untuk memberikan pembelajaran kepada semua pihak. 

Ia bahkan datang langsung ke Polda Metro Jaya dan menjawab 35 pertanyaan dari penyidik untuk membuat laporan terhadap lima orang, termasuk Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma.

Jokowi Dituding Sebar Rumor, Pengamat: Pemain Ijazah Itu-itu Saja, Jangan Remehkan Purnawirawan!

Pernyataan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencium adanya 'kekuatan besar' di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, kini menuai kritik tajam. 

Pengamat menilai tudingan tersebut tidak berdasar dan berpotensi memecah belah bangsa.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menyebut tudingan Jokowi itu tendensius dan tidak relevan. 

Menurutnya, ada dua alasan utama mengapa dugaan Jokowi soal 'kekuatan besar' itu keliru.

Pertama, soal isu ijazah palsu. Jamiluddin menegaskan bahwa para pemain yang mempersoalkan ijazah Jokowi adalah orang-orang yang sama sejak Jokowi masih berkuasa. Tidak ada kekuatan baru yang tiba-tiba muncul.

"Setelah Jokowi lengser, elemen yang mempersoalkan ijazah palsu tidak berubah. Pemainnya tetap Roy Suryo dan kawan-kawannya. Mereka ini tetap konsisten dengan keyakinannya terkait ijazah Jokowi," kata Jamiluddin dalam keterangannya, Rabu (16/7/2025).

Ia menilai, jika ada penambahan dukungan, itu murni karena simpati terhadap kegigihan Roy Suryo cs, bukan karena digerakkan oleh kekuatan besar.

"Kalau ada penambahan dukungan, itu semata karena melihat kegigihan Roy Suryo dan kawan-kawannya dalam mempersoalkan ijazah Jokowi. Mereka ini hanya memberi dukungan, bukan kekuatan besar yang menjadikan Roy Suryo dan kawan sebagai pion untuk merusak reputasi Jokowi," tuturnya.

Kedua, soal usulan pemakzulan Gibran yang digagas Forum Purnawirawan TNI. 

Jamiluddin menilai, menuding para jenderal purnawirawan ini digerakkan oleh kekuatan besar adalah sebuah kenaifan.

"Sebab, sebagai purnawirawan yang sudah sepuh umumnya sudah tidak punya ambisi politik lagi. Mereka ini hanya ingin bangsa dan negara ini berjalan dalam koridor hukum," kata Jamiluddin.

Menurutnya, menuduh para purnawirawan bisa disetir sama saja dengan meremehkan integritas mereka sebagai mantan prajurit.

"Sungguh naif kalau ada tuduhan bahwa ada kekuatan besar yang dapat menyetir mereka. Ini terkesan meremehkan integritas purnawirawan TNI," kritiknya.

Jamiluddin pun mengingatkan, sebagai seorang mantan presiden, Jokowi seharusnya tidak melontarkan tuduhan serius tanpa bukti, karena hal itu bisa dinilai sebagai penyebaran rumor.

“Ini tentu sangat potensial memecah keutuhan bangsa,” pungkasnya.

Sumber: Suara