GELORA.ME - Kemenangan telak pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden 2024 menyisakan berbagai spekulasi politik.
Salah satu yang paling santer dibicarakan adalah potensi manuver politik Prabowo untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya di Istana, termasuk dugaan adanya skenario "mengasingkan" Gibran dari hiruk pikuk politik Jakarta.
Analisis mendalam dari pakar hukum tata negara, Refly Harun, dalam kanal YouTube-nya, Refly Harun Channel, membongkar berbagai indikasi menarik di balik dinamika politik pasca-pemilu ini. Salah satunya Gibran ditugaskan ke papua
Penugasan Gibran ke Papua: Strategi Baru atau Upaya "Pengasingan"?
Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah rencana penugasan Gibran Rakabuming Raka untuk menyelesaikan masalah di Papua.
Menurut informasi yang beredar, Gibran akan mendapatkan mandat khusus dari Presiden Prabowo Subianto dan akan berkantor langsung di Bumi Cenderawasih.
Refly Harun menyoroti langkah ini sebagai manuver yang patut dicermati.
"Gibran akan mendapatkan penugasan baru dari Prabowo Subianto untuk menyelesaikan masalah di Papua dan akan berkantor di sana," ujar Refly Harun dalam kanal YouTube-nya.
"Penugasan ini disebut sebagai langkah strategis yang belum pernah ada sebelumnya, di mana Gibran akan lebih banyak beraktivitas langsung di Papua."
Secara kasat mata, penugasan ini bisa dilihat sebagai langkah positif pemerintah untuk lebih fokus pada pembangunan dan penyelesaian isu di Papua.
Pemerintah mengklaim bahwa fokus tidak hanya pada infrastruktur fisik, tetapi juga pemenuhan hak asasi manusia, serta merupakan wujud komitmen mendengar aspirasi rakyat Papua.
Namun, di balik narasi resmi, muncul interpretasi lain yang jauh lebih politis.
"Permainan Catur" Prabowo vs. Jokowi: Siapa yang Unggul?
Refly Harun dengan tajam menganalogikan dinamika politik antara Prabowo dan Jokowi sebagai "permainan catur".
Dalam analisisnya, Prabowo kini memegang "bidak putih" dan memiliki kendali penuh atas langkah-langkah politik.
"Seorang pengamat politik menyebutkan bahwa Jokowi dan Prabowo sedang melakukan 'permainan catur' dengan skor 2-0 untuk Prabowo karena Prabowo memegang kuasa," ungkap Refly Harun.
Ia menambahkan, "Awalnya, Jokowi mempersiapkan IKN sebagai ibu kota dan menyuruh Prabowo berkantor di sana, sementara Gibran memimpin aglomerasi Jabodetabek. Namun, Prabowo enggan pindah ke IKN."
Penolakan Prabowo untuk pindah ke IKN dan rencana penugasan Gibran ke Papua, menurut Refly, adalah indikasi kuat bahwa Prabowo sedang menjalankan strateginya sendiri.
"Penugasan Gibran ke Papua dilihat sebagai cara Prabowo untuk menjauhkan Gibran dari hiruk pikuk Jakarta dan pencitraan," tegas Refly.
Analisis ini menguatkan dugaan bahwa penugasan Gibran ini bukan sekadar tugas biasa, melainkan bagian dari skenario besar untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan mengurangi pengaruh pihak lain dalam lingkaran Istana.
"Skor 2-0 untuk Prabowo karena Prabowo mengendalikan 'bidak putih' dan memiliki kekuasaan untuk bergerak lebih dulu," tambahnya.
Gibran "Dimagangkan" atau "Disingkirkan"?
Penugasan Gibran ke Papua memunculkan dua perspektif yang kontras. Ada yang melihatnya sebagai peluang, ada pula yang melihatnya sebagai upaya "penyingkiran" halus.
Dari sudut pandang positif, penugasan ini bisa dianggap sebagai ajang "pemagangan" bagi Gibran untuk mengasah kepemimpinan di lapangan.
"Gibran akan 'dimagangkan' sebagai calon pemimpin dengan diberikan tantangan luar biasa di Papua, yang akan menjadi pembelajaran baginya," ujar Refly.
Namun, Refly juga tidak menampik pandangan negatif.
"Gibran 'mau ditenggelamkan' agar ayahnya (Jokowi) tidak lagi ikut campur dalam pemerintahan," katanya.
Pandangan ini didukung oleh fakta bahwa kapabilitas seorang wakil presiden tidak bisa "dimagangkan", melainkan harus sudah matang.
Dinamika politik ini tentu menimbulkan harapan dan tantangan besar bagi masa depan kepemimpinan nasional.
Harapan agar Gibran mampu tumbuh menjadi pemimpin yang kapabel di tengah tantangan Papua sangat besar.
Namun, jika harapan itu tak terwujud, opsi pemakzulan pun bisa menjadi perbincangan.
Refly Harun juga menyinggung harapan publik untuk Pemilu 2029 yang lebih adil dan transparan.
"Harapan agar Pemilu 2029 berlangsung secara adil dan Gibran tidak lagi 'bersembunyi di ketiak bapaknya'," pungkas Refly.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku siap menjalankan penugasan khusus di Papua, sebagaimana instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Lebih dari itu Gibran juga menegaskan dirinya siap bahkan untuk berkantor di Papua demi percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat ujung timur Indonesia itu.
“Ya, kami sebagai pembantu presiden siap ditugaskan di mana pun, kapan pun, dan saat ini kita menunggu perintah. Kita siap,” kata Gibran saat memberi keterangan pers usai meninjau sentra pengrajin lurik di Dusun II, Mlese, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu (9/7/2025).
Putra sulung Presiden Joko Widodo itu juga menegaskan bahwa apa yang dilakukannya merupakan kelanjutan dari fondasi yang telah dibangun Wakil Presiden periode sebelumnya, K.H. Ma’ruf Amin.
“Ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma’ruf Amin untuk masalah Papua,” ujarnya.
Sumber: Suara
Artikel Terkait
Tak Berani Hadiri Gelar Perkara, Jokowi Disebut Manusia Pengecut!
Tak Berani Hadiri Gelar Perkara, Jokowi Disebut Manusia Pengecut!
Tak Berani Hadiri Gelar Perkara, Jokowi Disebut Manusia Pengecut!
Tak Berani Hadiri Gelar Perkara, Jokowi Disebut Manusia Pengecut!