Ia menduga kelemahan dalam proses verifikasi, lemahnya pengawasan, serta kurangnya koordinasi antar lembaga menjadi penyebab utama persoalan ini.
Untuk itu, Didik mendorong dilakukannya reformasi sistemik dalam penyaluran bansos, termasuk peningkatan akurasi data penerima, penguatan pengawasan pasca-penyaluran, serta pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi anomali secara real-time.
Ia juga mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh proses penyaluran bansos, dari tahap seleksi hingga distribusi dana.
“Temuan PPATK ini menggambarkan potret sistem penyaluran bansos yang rentan thd penyimpangan. Mengindikasikan adanya potensi penyimpangan sistemik dan praktik terorganisir yang memanfaatkan celah dalam sistem penyaluran bansos,” ujar Didik.
Didik menegaskan kolaborasi lintas instansi dan transparansi menjadi kunci agar bansos benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
PDIP Tolak Pilkada via DPRD, Usung E-Voting untuk Tekan Money Politic
Sidang Korupsi Chromebook Rp2,1 Triliun: Eksepsi Nadiem Makarim Ditolak, Lanjut ke Pembuktian
Momen Viral Staf Bersihkan Sepatu, Menko Pangan Zulkifli Hasan Tinjau SPPG Kalikajar Wonosobo
Influencer Kripto Timothy Ronald Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Diduga Rugikan Korban Rp 3 Miliar