Rp2 Triliun Bansos Salah Sasaran, Demokrat Endus Praktik Terorganisir

GELORA.ME -Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait sekitar 10 juta rekening penerima bantuan sosial (bansos) yang diduga salah sasaran dengan total nilai mencapai Rp2 triliun menuai sorotan publik.

Wakil Sekjen Partai Demokrat Didik Mukrianto menilai hal ini sebagai potret sistem penyaluran bansos yang rentan terhadap penyimpangan.

"Temuan PPATK ini menggambarkan potret sistem penyaluran bansos yang rentan terhadap penyimpangan, mengindikasikan adanya potensi penyimpangan sistemik dan praktik terorganisir yang memanfaatkan celah dalam sistem penyaluran bansos," katanya seperti dikutip redaksi melalui akun X, Senin 7 Juli 2025.

Menurutnya, masalah ini bukan sekadar persoalan ketidaktepatan sasaran, tetapi sudah mengarah pada penyalahgunaan dana yang bertentangan dengan tujuan utama bansos. 

Ia menduga kelemahan dalam proses verifikasi, lemahnya pengawasan, serta kurangnya koordinasi antar lembaga menjadi penyebab utama persoalan ini.

Untuk itu, Didik mendorong dilakukannya reformasi sistemik dalam penyaluran bansos, termasuk peningkatan akurasi data penerima, penguatan pengawasan pasca-penyaluran, serta pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi anomali secara real-time.

Ia juga mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh proses penyaluran bansos, dari tahap seleksi hingga distribusi dana.

“Temuan PPATK ini menggambarkan potret sistem penyaluran bansos yang rentan thd penyimpangan. Mengindikasikan adanya potensi penyimpangan sistemik dan praktik terorganisir yang memanfaatkan celah dalam sistem penyaluran bansos,” ujar Didik.

Didik menegaskan kolaborasi lintas instansi dan transparansi menjadi kunci agar bansos benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan

Sumber: RMOL