Tokoh Ormas, Pensiunan Jendral hingga Anak Buah Bahlil jadi Komisaris PT Gag Nikel

GELORA.ME - PT Gag Nikel, anak usaha PT Antam (Persero), Tbk menjadi satu-satunya korporasi yang izin usaha pertambangan (IUP) tidak dicabut pemerintah. 

Alasannya PT Gag Nikel memenuhi ketentuan syarat yang ada, mulai dari analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) hingga memiliki kontrak karya (KK) serta rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2025. 

Meski demikian, aktivitas eksplorasi perusahaan ini dihentikan dulu untuk sementara waktu akibat isu pencemaran lingkungan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. 

Dikutip dari Harian Kompas, PT Gag Nikel adalah perusahaan pemegang kontrak karya sejak 1998.

Mulanya, saham PT Gag Nikel dimiliki oleh Asia Pacific Nickel Pty Ltd sebesar 75 persen dan PT Antam Tbk sebesar 25 persen. 

Namun, sejak 2008, Antam mengakuisisi semua saham Asia Pacific Nickel Pty Ltd sehingga PT Gag Nikel sepenuhnya dikendalikan oleh Antam. 

Berdasarkan informasi di laman Kementerian ESDM, kontrak karya PT Gag Nikel terdaftar di aplikasi Mineral One Data Indonesia (MODI) dengan nomor akta perizinan 430.K/30/DJB/2017. 

Perusahaan itu memiliki luas wilayah izin pertambangan 13.136 hektar. 

PT Gag Nikel mendapat izin produksi pada 2017, lalu mulai berproduksi pada 2018. 

Baca juga: Inilah Profil 5 Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat, 4 Izin Perusahaan Dicabut Prabowo 

Komisaris

1. Hermansyah (Presiden Komisaris)

Hermansyah pernah menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Perencanaan Strategis di Kementerian ESDM hingga tahun 2017. 

Kemudian dia menjadi Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara di Balitbang ESDM. 

2. Lana Saria (Komisaris)

Lana Saria merupakan anak buah Menteri ESDM RI Bahlil Lahadalia. 

Di Kementerian ESDM, dia mengemban amanah sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Menteri ESDM 

Dia bergabung di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sejak tahun 1998 lalu. 

Dia pernah menjabat posisi strategis sebelum menjadi Staf Ahli Menteri ESDM, yaitu Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba; Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara dan Plt Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara. 

3. Ahmad Fahrur Rozi (Komisaris)

Ahmad Fahrur Rozi atau yang biasa disapa Gus Rozi merupakan tokoh ormas agama Islam, Nahdlatul Ulama (NU).  

Dia merupakan Ketua Tanfidziyah PBNU Pusat periode 202-2027. 

4. Brigen TNI (Purn) Saptono Adji (Komisaris)

Saptono Aji, merupakan perwira TNI Angkatan Darat dengan pangkat terakhirnya bintang satu atau Brigadir Jenderal (Brigjen).  

Dia merupakan mantan Asisten Khusus Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan).

Direksi

1. Arya Arditya Kurnia (Presiden Direktur)

Selain menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Presiden Direktur Arya Arditya Kurnia juga merangkap jabatan sebagai Direktur Operasi PT Gag Nikel. 

2. Aji Priyo Anggoro (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan SDM)

Karir Aji di perusahaan tambang cukup panjang. Dia pernah bekerja sebagai Staf Akuntansi di PT Antam, Kepala Bagian Akuntansi dan Gudang di PT Antam.  

Kemudian pernah menjadi Kepala Pengadaan dan Gudang PT Antam serta karirnya meroket menjadi VP Treasury, Funding and Insurance di PT Antam. 

Disorot Greenpeace Indonesia

Aktivitas penambangan dan hilirisasi nikel di Raja Ampat, Papua, menjadi sorotan publik, terutama setelah sejumlah aktivis Greenpeace Indonesia melakukan aksi protes dalam acara Indonesia Critical Minerals Conference and Expo di Hotel Pullman, Jakarta, pada Selasa, 3 Juni 2025. 

Tiga aktivis Greenpeace bersama seorang perempuan asli asal Papua membentangkan spanduk saat Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno tengah menyampaikan sambutannya. 

Mereka menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak buruk aktivitas tambang nikel di Raja Ampat terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat. 

Greenpeace Indonesia menyebutkan sejak tahun lalu, lembaganya menemukan pelanggaran aktivitas pertambangan di sejumlah pulau di Raja Ampat, seperti di Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran. 

Berdasarkan analisis Greenpeace, eksploitasi nikel di tiga pulau itu membabat lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alami khas. 

Selain itu, beberapa dokumentasi menunjukkan terjadinya limpasan tanah yang memicu sedimentasi di pesisir.

Peristiwa yang diduga terjadi akibat pembabatan hutan dan pengerukan tanah itu berpotensi merusak karang dan ekosistem perairan Raja Ampat.

Diketahui, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. 

Pencabutan izin ini buntut adanya polemik di masyarakat yang khawatir, wisata alam di Pulau Piaynemo Raja Ampat rusak dan tercemar akibat eksplorasi nikel.  

"Atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahan di Kabupaten Raja Ampat," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (10/6/2025). 

Prasetyo mengatakan, keputusan ini diambil setelah Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas (Ratas) untuk membahas aktivitas pertambangan di Papua, pada Senin (9/6/2025) lalu. 

Ratas ini juga membahas temuan yang didalami oleh anak buah Prabowo di lapangan soal aktivitas pertambangan nikel di Papua. 

Mereka yang ditugaskan adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan, Mensesneg dan Menseskab Teddy Indra Wijaya. 

Meski demikian, Prasetyo belum menyebutkan empat perusahaan yang memiliki IUP dicabut. 

Namun berdasarkan informasi, perusahaan yang memiliki IUP di Raja Ampat adalah PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) dan PT Nurham 

Sedangkan PT Gag Nikel saat ini telah memegang kontrak karya (KK) generasi VII. Adapun KK tersebut kini dihentikan sementara oleh Menteri ESDM RI Bahlil Lahadalia. 

Diketahui, wisata alam di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya terancam rusak akibat penambangan nikel. 

Rupanya aktivitas penambangan itu dimiliki oleh PT Gag Nikel, anak usaha dari PT Aneka Tambang (Antam), Tbk. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Balil Lahadalia mengatakan, kemungkinan ada lima izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan pemerintah di Raja Ampat. 

Sementara yang beroperasi saat ini adalah milik PT Gag, anak usaha dari Antam (Persero). 

"Nah yang beroperasi sekarang itu, hanya satu yaitu PT Gag Nikel, ini yang punya adalah Antam, BUMN," ujar Balil yang dikutip pada Jumat (6/6/2025). 

Ketum Partai Golkar ini menuturkan, PT Gag Nikel awalnya merupakan pemegang kontrak karya yang dimiliki oleh pihak asing pada periode 1997-1998. 

Ketika pihak asing itu berhenti mengelola tambang, kemudian diambil alih oleh negara. 

Setelahnya, negara memberikan kontrak karya tersebut kepada PT Antam. 

BUMN sektor pertambangan ini pun mendelegasikan pengelolaan tambang ke anak perusahaannya, PT Gag Nikel. 

Menurut dia, PT Gag telah mengantongi IUP sejak tahun 2017 namun beroperasi sejak tahun 2018. 

Sebelum beroperasi mereka harus mengantongi kajian dari analisis dampak lingkungan (Amdal). 

"Dan IUP nya itu sekali lagi tahun 2017, saya masih jadi Ketua Umum PB HIPMI, belum masuk dari kabinet," jelasnya. 

Dengan kondisi saat ini, Bahlil berjanji akan meninjau ke lapangan. 

Apalagi berdasarkan informasi yang dia dapatkan, lokasi penambangan nikel dengan tempat wisata di Pulau Piaynemo cukup berdekatan. 

"Ada gambar yang diperlihatkan itu seperti di Pulau Piaynemo, itu pulau prawisatanya Raja Ampat. Saya sering ke Raja Ampat, Pulau Piaynemo dengan PT dari pulau GAG itu kurang lebih sekitar 30 kilometer," ungkapnya

Sumber: Wartakota