"Nah, dari pangkalan ke pengecer ini yang nggak ada system. Enggak ada aplikasi yang bisa memantau. Yang terjadi, seharusnya rakyat maksimal membeli satu tabung seharga Rp18.000 sampai Rp19.000. Tapi fakta di lapangan, ada yang beli sampai Rp25.000 atau Rp30.000," sambungnya menjelaskan.
Selama ini, lanjut mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu, pemerintah bisa memantau langsung proses distribusi dari agen ke pangkalan karena terlacak melalui aplikasi, yang artinya sudah tertata dengan baik oleh sistem.
Tetapi, Bahlil tak memungkiri adanya tiga titik celah bagi oknum tertentu melakukan cawe-cawe permainan gas LPG, salah satunya dengan penentuan harga dari pangkalan ke pengecer yang tidak terpantau, sehingga ada potensi ketidaktepatan subsidi yang dikucurkan pemerintah.
"Jika kita asumsikan, loss-nya total ada 25 sampai 30 persen, kali Rp 87 triliun, itu sama dengan Rp25 hingga Rp26 triliun. Bayangkan. Inilah, dalam rangka implementasi apa yang diarahkan oleh Presiden Prabowo, memastikan yang dikeluarkan pemerintah harus tepat sasaran. Itu niatnya," demikian Bahlil menambahkan.
Sumber: RMOL
 
                         
                                 
                                             
                                             
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                
Artikel Terkait
KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Whoosh, Libatkan Mantan Pejakat
Rismon Sianipar Klaim Prabowo Tahu Soal Ijazah Gibran: Fakta dan Perkembangan Terbaru
Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh: DPR Dukung KPK Usut Tuntas
Wakil Wali Kota Bandung Erwin Bantah OTT Kejaksaan: Ini Faktanya