GELORA.ME - Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) menggeruduk Polda Metro Jaya, pada Jumat (7/2/2025).
Dalam aksi massa tersebut, mereka mendesak kepolisian untuk mengusut sejumlah kasus yang dinilai mangkrak dan terjadi di era pemerintahan presiden ke-7 Joko Widodo.
Humas ARM, Devis Mamesah menilai, selama kepemimpinannya, Jokowi lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang ternyata gagal diwujudkan karena penegakan hukum tidak dibenahi terlebih dahulu.
Salah satunya, yakni Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengutamakan kepentingan investor. Ia menilai bahwa negara abai dalam kepentingan publik.
Hal itu bisa dilihat saat pemerintah melakukan pembangunan PSN seperti IKN di Kalimantan Timur, Rempang, hingga Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
"Keinginan kami datang ke Polda, agar Polri netral di dalam berbagai penanganan,” kata Devis di lokasi, Jumat (7/2/2025).
Devis juga meminta agar Polri tidak pandang bulu dalam menindak berbagai kasus termasuk yang berhubungan dekat dengan keluarga Jokowi.
Devis menyebut dugaan kasus yang melibatkan Jokowi dan keluarga diantanya pemasangan pagar laut di Tangerang, Banten.
Kemudian dugaan korupsi Blok Medan hingga dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi untuk liburan.
"Kami juga meminta Polri independen dan berpegang teguh pada konstitusi sebagai pelindung dan pengayom yang tidak berpihak pada siapapun selain pada hukum,” bebernya.
Akibat aksi ini lalu lintas di seputaran Polda Metro Jaya sempat mengular lantaran massa menutup hampir sebagian ruas jalan.
Sumber: Suara
Artikel Terkait
KPK Ungkap Aset Ridwan Kamil Tak Dilaporkan di LHKPN, Termasuk Kafe
Kardinal Suharyo Serukan Pejabat Bertobat, Respons Maraknya Kepala Daerah Ditangkap KPK
KPK Bongkar Modus Sarjan Tersangka Suap Bupati Bekasi Ade Kuswara: Proyek Ijon Diduga Sudah Berjalan Sejak Era Sebelumnya
Wagub Babel Hellyana Tersangka Ijazah Palsu: Kronologi Lengkap & Viral Sindiran Netizen