Kebijakan tersebut yang notabene masih di pimpin oleh Presiden Jokowi itu, dianggap memberatkan pekerja karena wajib mengikuti dalam kepesertaan Tapera.
Iuran Tapera pun ternilai cukup besar jika dihitung setiap bulannya yang dipotong dari gaji atau upah.
Rocky Gerung mengklaim, Tapera ini merupakan cara untuk membilai APBN yang defisit dalam membiayai beberapa proyek strategis nasional.
Dikutip Hops.ID dari Suara.com, Rocky menduga kalau Tapera tersebut berdiri bisa saja dananya digunakan untuk investasi proyek pemerintahan.
"Mana kita tahu itu juga digunakan untuk diinvestasikan ke tempat lain dan dana itu juga digunakan buat IKN (Ibu Kota Nusantara)," Kata Rocky.
Ia bahkan menyindir Presiden Jokowi terkait proyek-proyek dengan struktur tinggi pemerintah yang terkesan dipaksakan.
"Jadi sekali lagi hak rakyat untuk mendapat keadilan, hak rakyat untuk membenahi masa depannya akhirnya kandas karena ambisi presiden untuk menghasilkan proyek-proyek mercusuar itu," ungkapnya
Rocky juga mengatakan justru dengan adanya proyek-proyek yang dibangun, itu dilanjutkan dengan memeras dana masyarakat.
"Bukannya dibatalkan proyek-proyek itu, justru diteruskan dengan cara memeras dana dari masyarakat," Sambungnya
Artikel Terkait
Kasus Korupsi Kemnaker Rp201 Miliar: Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Jadi Tersangka
KPK OTT di Banten: 5 Orang Ditangkap, Termasuk Oknum Jaksa Diduga Terlibat Pemerasan
KPK Ungkap Aliran Dana Non-Bujeter BJB ke Ridwan Kamil: Fakta & Perkembangan Kasus
Adimas Resbob Ditahan, Ancaman Hukuman 10 Tahun Penjara untuk Ujaran Kebencian Suku Sunda