Apakah benar-benar profesional dalam menjalankan RKAB tambangnya dengan baik, lalu berkontribusi bagi peningkatan penerimaan keuangan negara (PNBP).
Atau menjadi sekedar badan usaha abal-abal, perusahaan ali-baba. Di depan Ormas keagamaan di dalamnya perusahaan yang itu-itu juga,” terang Mulyanto.
Janji Bahlil Sebelumnya, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam Kuliah Umum di Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, Jakarta, Jumat (31/5/2024).
"Saya kemarin atas arahan dan pertimbangan dari beberapa menteri dan bahkan sudah disetujui oleh bapak Presiden Jokowi, kita akan memberikan konsesi batubara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola dalam rangka mengoptimalkan organisasi," kata Bahlil Lahadalia.
Pemberian izin usaha pertambangan, atau IUP untuk PBNU ini diberikan untuk pemberdayaan atau empowering kepada Badan Usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan keagamaan.
Lebih lanjut Balil bertanya pada mahasiswaapakah mereka setuju dengan keputusan pemerintah tersebut.
“Setuju atau tidak NU kami kasih konsesi tambang? Kalau ada yang tidak setuju kalian mau apain dia?,” tanya Bahlil. Dia menegaskan dirinya sangat bangga dengan kiprah PBNU sebagai ormas keagamaan.
Karena kebanggaan itulah, dirinya berjanji tidak lama lagi akan segera menandatangani IUP untuk PBNU. “Karena itu tidak lama lagi saya akan taken IUP untuk kasih PBNU, karena proses sudah selesai. Itu janji saya untuk kalian semua,” jelas Bahlil Lahadalia.
Sumber: tvOne
 
                         
                                 
                                             
                                             
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                
Artikel Terkait
Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh: DPR Dukung KPK Usut Tuntas
Wakil Wali Kota Bandung Erwin Bantah OTT Kejaksaan: Ini Faktanya
MKD DPR Tolak Pengunduran Diri Rahayu Saraswati, Tetap Jadi Anggota Dewan
Wakil Wali Kota Bandung Erwin Ditangkap Kejari: Ini Fakta dan Kronologi Lengkapnya