Soal Jokowi Panggil Agus Rahardjo Suruh Setop Kasus e-KTP, Mensesneg: Saya Tidak Ingat

Agus Rahardjo pun menilai revisi UU KPK terjadi karena tidak terlepas dari keputusannya menolak perintah Jokowi menghentikan pengusutan kasus korupsi e-KTP. Setelah direvisi, UU KPK memuat mekanisme SP3 dan badan anti-korupsi tersebut berada di bawah presiden.

“Intinya revisi UU itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah presiden. Karena mungkin pada waktu itu presiden merasa bahwa ini Ketua KPK diperintah, KPK kok enggak mau, apa mungkin begitu,” kata Agus.

Koordinator Staf Presiden Ari Dwipayana sendiri telah membantah pengakuan Agus Rahardjo soal pertemuan dengan Jokowi. Ari beralasan, pertemuan itu tidak tercatat dalam agenda presiden.

"Kita lihat saja apa kenyataannya yang terjadi. Kenyataannya, proses hukum terhadap Setya Novanto terus berjalan pada tahun 2017 dan sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," kata Ari, Jumat (1/12/2023).

"Presiden dalam pernyataan resmi tanggal 17 November 2017 dengan tegas meminta agar Setya Novanto mengikuti proses hukum di KPK yang telah menetapkannya menjadi tersangka korupsi kasus KTP Elektronik. Presiden juga yakin proses hukum terus berjalan dengan baik," ujarnya.

Sumber: kompas

BACA JUGA: